JAKARTA, WARTAKEPRi.co.id – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah mempersiapkan poin-poin kebijakan yang akan masuk dalam paket ekonomi jilid ke-IX. Regulasi atau aturan terkait logistik akan mendominasi paket kebijakan yang rencananya terbit dalam waktu dekat.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Edy Putra Irawady mengungkapkan, isi dari paket kebijakan ekonomi jilid IX lebih banyak mengupas soal aturan logistik, terutama untuk mendorong kegiatan ekonomi desa kota.
“Misalnya untuk mengambil barang dari desa ke kota itu harus ada konsolidatornya. Jadi perlu ada sinergi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyeleksi dan ekspor ke luar negeri,” jelasnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, seperti ditulis Minggu (24/1/2016).
Dalam membentuk sinergitas ini, lanjut Edy, Menteri BUMN Rini Soemarno akan menugaskan kepada BUMN di bidang usaha logistik dan niaga, seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero), PT Sarinah (Persero), Bhanda Ganareksa.
Perusahaan pelat merah tersebut, tambahnya, akan bertindak seperti trading yang memilih dengan selektif produk-produk unggulan di setiap daerah di Indonesia, lalu kemudian menjualnya ke pasar ekspor.
“BUMN ini seperti trading house yang memilih barang produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan paling laku, seperti batik, mebel, produk unggulan daerah seperti kerajinan tangan dari akar wangi, Padang punya tanaman gambir, Jambi punya kopi. Itu cuma Indonesia yang punya,” terang Edy.
Alasannya, ia bilang, UKM atau daerah tersebut terkendala memasarkan produk andalannya mengingat standar ekspor sangat ketat sehingga perlu ada perantara, namun bukan lewat pedagang besar yang hanya mencari keuntungan semata.
Pemasaran atau sistem logistiknya, diakui Edy, akan menggunakan elektronik atau online yang dinamakan e-nalog guna memotong distorsi atau jalur perdagangan yang selama ini menjadi hambatan.
“Sinergi BUMN ini seperti konsinyasi, BUMN cuma ambil fee. Nanti kita pakai e-logistik atau e-nalog, dan ini bentuknya penugasan kepada BUMN. Kita harus lakukan untuk menyerbu negara lain dengan produk unggulan RI di era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” tegas Edy.
Saat ditanyakan kapan paket kebijakan jilid IX rilis, Edy masih bungkam. Hanya saja ia memastikan bahwa pemerintah akan terus menjalankan kebijakan deregulasi yang dituangkan dalam paket ekonomi. Sementara kabar masuknya revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) ke paket tersebut, Edy mengaku belum akan dilakukan.
“Deregulasi jalan terus, tapi sama DNI lain lah. DNI itu pembahasannya masih alot sampai sekarang,” tandasnya. (lp6.com)
