BATAM, WARTKEPRI.co.id – Badan Pelayanan Konsumen Nasional (BPKN) merangkul media di Kepri untuk aktif memberitakank setiap masalah konsumen yang ada di Kepri. Oleh itu BPKN menggelar Edukasi Kepada Insan Media tentang Isu Strategis dan Perspektif Pemberitaan dari Sisi Perlindungan Konsumen, Selasa (8/3/2016) di Hotel Harris Batam Centre. Puluhan wartawan dari media cetak, televisi, radio dan online serta dinas terkait, mendapat informasi seputar tugas pokok dari BPKN serta isu kasus yang pernah ditangani.
” Teliti sebelum dan sesudah membeli. Inilah kampanye dan edukasi yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Teliti melihat harga yang dipajang sesuai dengan harga yang akan dibayar, atau teliti melihat tanggal kadarluarsa dari produk yang dijual. wartakepri.co.id Penting, karena masyarakat sangat percaya kalau produk di Supermarket telah bagus untuk dikonsumsi, padahal tidak semuanya seperti itu,”ujar Dr Djainal Abidin Simanjuntak, Koordinator Komisi Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN, Selasa (8/3/2016) di Hotel Haris Resort Kota Batam.
Dijelaskan Djainal, BPKN aktif dalam forum komunikasi untuk penanganan pengaduan konsumen dengan pembahasan untuk menyelesaikan sengketa di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Seperti fokus bahsan tentang transaksi perdagangan di Perbatasan.
” Dalam stadarisasi yang disepakati bersama pada MEA nanti, baru empat seperti standarisasi produk otomotif, standarisasi obat generik, standarisasi obat tradisional dan juga elektronik. Empat produk ini disepakati secara ASEAN, yang nanti standarisasinya mendekati SNI. Karena telah disepakati itu, maka pengawasan tidak bisa oleh satu lembaga saja, maka peran media juga dibutuhkan,”ujar Djainal Abidin.
Pembicara lain David M.L.Tobing, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mewajibkan perusahaan jasa on-line, mendata masyarakat yang ingin berjualan atau beriklan secara on-line. Selama ini, jasa penyedia lapak on-line membebaskan masyarakat untuk menjual apapun di laman on-line mereka
BPKN sebagai pemberi rekomendasi setelah mempelajari dan meneliti suatu kebijakan, maka setiap pengaduan masyarakat pasti dilayani. Terbaru, masalah kantong plastik berbayar. Untuk pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket, BPKN mendukung program yang akan mengurangi penggunaan kantong plastik.
” Jika ada keluhan, maka pengelola supermarket membuat tulisan di depan yang menjelaskan kantong plastik di supermarket ini berbayar,” jelas David.
Secara lembaga, BPKN beda fungsi dengan BPSK dan juga LPKSM. Kalau BPSK salah satu badan penyelesaian sengketa konsumen yang tugasnya menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen.
“Kami pihak yang memperlajari dan pemberi rekomendasi dari sebuah kebijakan, sedangakn BPSK dan LPKSM lembaga yang menyelesaikan sengketanya,”ujar Bambang Sumantri, Anggota Komisi dan Eduksi BPKN.
Dan, kasus yang terbanyak diadukan masyarakat masalah kehilangan kendaraan bermotor, hingga masyarakat korban dari perbankan. Tercatat BPSK telah menangani 129 kasus dan gelar 516 sidang.
“Seperti kasus cicilan motor, kartu kredit, property, asuransi dan delay penerbangan,”ujar Bambang.(ded)
