WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Sekretaris Jenderal Kementerian KKP Syarif Wijaya beserta rombongan setiba di Bandara Lanud Ranai disambut Danlanud Ranai Natuna. Usai melakukan perbincangan singkat, rombongan langsung melakuka perjalanan ke Selat Lampa, Kamis (14/7/2016) siang.
Kunjungan lapangan fokus ke PSKPT kawasan pelabuhan perikanan Selat Lampa. Rombingan diskusi dengan nelayan dan masyarakat perikanan, kunjungan kelokus PSKPT di Pulau Sedanau yaitu lokasi Kerapu dan Napoleon.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Petikanan RI, DR. Syarif Wijaya dan rombongan bertatap muka kepada nelayan budidaya di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
Dalam kesempatan tersebut Camat Bunguran Barat, Asmara Juana Suhardi memaparkan tetang penderitaan warga nelayan akibat moratorium ekspor ikan napoleon dan memohon agar Sekjen dapat memediasi dalam mencari solusinya.
” Napoleon dikasi makan, nelayan mati. Kalau tidak dikasi makan Napoleon mati, sementara investasinya sudah ratusan juta,” kata Asmara Juana Suhardi menjelaskan keterpurukan petekonomian masyarakatnya sejak larangan ekspor napoleon berlangsung.
Solusi yang dimohonkan Camat Bunguran Barat, pertama agar diberi kesempatan satu atau dua kali untuk ekspor agar nelayan tidak terbebani biaya operasional.
Kedua, Kementerian KKP mengganti ikan tersebut lalu dilepas ke alam bebas. Menanggapi permohonan tersebut, DR. Syarif Wijaya menjelaskan bahwa toleransi ekspor Napoleoan hanya boleh menggunakan pesawat udara dan cuma 2000 ekor dalam setahun se Indonesia.
“Ini aturan Internasional, karena Napoleon dikatakorigan ikan langka yang terancam punah,” kata Sekjen menjelaskan bahwa moratorium itu akan dicabut kalau terbukti Napoleon bisa ditetaskan atau dipidah sendiri oleh pembudidaya.
Masih kata Syarif pihak KKP akan membangun kantor terapung entry poin di Sedanau.
Sentara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) menugaskan 150 penyuluh perikanan bantu (PBB) untuk membangun sumber daya manusia di 15 pulau terluar Indonesia.
Keseluruhan pulau tersebut merupakan lokasi prioritas pembangunan. Pulau-pulau kecil yang menjadi kawasan perbatasan tersebut mulai dari Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Mototai, sampai ke Timika dan Papua.
Kepala BPSDMP KP, Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan, pulau terdepan harus bisa diperindah untuk menarik perhatian dunia.
Apalagi, sebagian besar pendapatan Indonesia berasal dari sektor kelautan perikanan. Sektor yang mampu tumbuh dua digit selain sektor pariwisata.
” kita akan perkuat natuna agar tim penyuluhan dapat memberikan ilmu terhadap nelayan lokal di Natuna,” tutur rifky.
Makanya, sambungnya, potensi yang berlumpah ruah ini yang harus dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Hidup dari hasil perikanan dan kelautan tanpa harus menghancurkan ekosistem sehingga bisa tetap dinikmati secara berkelanjutan.
“Nah, inilah tugas penyuluh nantinya. Ajari warga natuna gimana memanfaatkan secara benar kekayaan alam,” tutupnya.(ricky)