Riky: Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Bebas Visa Mesti Dievaluasi

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 28

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Berkaitan dengan semakin banyaknya peredaran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Batam, DPRD Kota Batam mengkritisi regulasi kebijakan pemerintah pusat tentang bebas visa yang tidak begitu tekhnis terlaksana.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Ir. Riky Indrakari kepada wartakepri.co.id, Selasa (26/7/2016) sore, mengatakan kebijakan seperti itu membuat orang luar dengan mudah masuk ke Indonesia. Seharusnya kebijakan demikian mesti dievaluasi. Bebas visa harusnya diperuntukkan untuk negara-negara maju, dan bukan untuk negara yang tidak maju. Inilah dampak dari kebijakan pusat yang menyebabkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia tidak terkontrol.

Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah mempersiapkan angkatan kerja untuk bisa bersaing, dan tidak ada alasan untuk tidak menyiapkan kompetensi kerja yang setanding dengan orang luar tersebut. Karena itulah yang menjadi alasan, ketika memperpanjang IMTA sesuai dengan regulasi yang telah disiapkan. Selama masih ada kompetensi yang tersedia di Batam, maka izin IMTA TKA itu tidak akan diperpanjang. Mekanisme itulah yang nantinya akan perlu dibuat.

Seperti halnya hasil sidak Komisi IV beberapa waktu lalu, dimana pada saat itu terdapat sebanyak 7 orang TKA yang diduga IMTA nya bermasalah. Bahkan 2 dari 7 orang tersebut, terindikasi memalsukan IMTA. Karena yang 2 orang itu bekerja hanya sebagai koki di Batam, kenang Riky.

“Masa tukang masak harus didatangkan dari China, dan izinnya bisa lolos dari Kementrian,” ujarnya.

Pada satu sisi, tingkat pengawasan sangatlah menunjukkan suatu kinerja. Namun imbas daripada kebijakan pemerintah pusat sangatlah berdampak buruk, tuturnya.

“Kita kok lemah, karena kita kan tidak punya regulasi yang diperkuat misalnya seperti yang justru Batam sedang siapkan walaupun memang ini juga kembali kepada kinerja Disnaker Batam,” ketusnya.

Dalam regulasi yang sedang disusun pada tahun ini, akan diatur sesuai dengan retifikasi MEA. Bahwa aliran tenaga kerja yang masuk ke Batam, akan bisa dibatasi selama kompetensi yang dibutuhkan tersedia di pasar lokal. Artinya hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk mempersiapkannya agar bisa membatasi TKA untuk masuk ke Batam, terangnya.

“Sebenarnya regulasi pusat sudah ada, tapi tidak begitu tekhnis. Maka kedepan Perda itulah yang akan kita buat secara tekhnis. Untuk skil dan keterampilan tenaga kerja kita sendiri tidak kalah dengan mereka TKA, cuma kita tidak bisa buktikan karena uji kompetensi itu mesti dibuktikan dengan sertifikat,” ujarnya lagi.

Masih kata Riky, kita tidak akan bisa halangi sertifikasi kompetensi yang dimiliki para TKA tersebut untuk masuk ke Batam. Dikarenakan kita terikat oleh retifikasi MEA. Artinya kita harus siapkan sertifikasi yang setanding dengan mereka, sehingga untuk tahun berikutnya TKA tidak perlu lagi diperpanjang izinnya.

Oleh sebab itu, DPRD mendorong bagaimana pemerintah bisa menyediakan fasilitas uji kompetensi di kawasan industri. Semoga kedepan bisa terwujud dengan baik sebagaimana apa yang diharapkan bersama, pungkasnya.

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 28
DPRD BATAM
 Warta Kepri
SMART FREN
 Warta Kepri

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM PEMKAB LINGGA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA