SUARA MAHASISWA: Rakyat Terasing Dalam Pembangunan Di Kepri


DPRD BATAM

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat.

Desa/kelurahan dan masyarakatnya mempunyai kedudukan yang penting dilihat dari nilai-nilai positif yang dimiliki sebagai sumber tenaga kerja, kekayaan alam yang merupakan pendapatan negara, serta sifat umum masyarakat desa yang sederhana dalam tingkah laku dan masih menjunjung tinggi azaz kejujuran yang perlu dibangun dan dibina usaha pembangunan negara.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Melihat lebih jauh terhadap pembangunan yang ada di Kota Tanjungpinang sekarang ini seakan-akan hanya untuk formalitas bahwa pembangunan itu selesai pada waktunya, tapi tidak melihat untuk jangka panjangnya.

Contoh kasus seperti ramai diberitakan media masa cetak maupun online, disini dinyatakan bahwa masyarakat kecewa pembangunan proyek pelantar asal jadi, data dan pantauan LSMKCW sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi dikota Tanjungpinang, Bintan, serta lima Kabupaten/Kota lainnya dikepri yang totalnya mencapai 100 km, mengalami kerusakan. Termasuk yang baru dibangun maupun yang sedang dibangun di Wilayah Kepri.

Dua proyek pembangunan Gerbang Kota (Gapura) yang dibangun di Jalan Nusantara Km 12 arah Kijang dan jalan arah Uban Km 15 Kota Tanjungpinang dinilai asal jadi.

Salah satu pelantar kayu di permukiman Tanjung Unggat roboh dan tidak diperbaiki.

Warga merasa nasib mereka tidak diperhatikan Pemerintah Daerah. Dan masih ada lainnya seperti jalan raya yang berlubang yang bisa membahayakan pengguna jalan.

Dalam setiap Peraturan Perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, aspek peran serta atau keterlibatan masyarakat pastilah ada dan menjadi bagian yang selalu tidak terpisahkan dari seluruh peraturan tersebut.

Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat.

Hal ini disebabkan banyak Pemerintah Daerah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan,perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di DPRD.

Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.

Klaim ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan secara sungguh-sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses-proses kepemerintahan.

Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset Daerah dan pelayanan publik dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat.

Terbangunnya kontrol terhadap pemerintah merupakan wujud dari pada demokrasi, dan atau pemerintah bisa bertindak demokratis, bila peran kontrol yang dijalankan oleh rakyat dilakukan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggungjawab.

Menyangkut penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian didalam standar pelayanan prima tersebut. Standar pelayanan prima terkait peningkatan kontrol masyarakat tersebut menurut Suhirman (2007) yaitu :

Pemerintahan Daerah perlu untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sekurang- kurangnya terkait dengan Peraturan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah, anggaran dan keuangan daerah, pengelolaan aset/sumber daya alam, dan pelayanan Publik.

Pemerintahan Daerah juga perlu untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanan sekurang- kurangnya dalam bentuk konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan, pembuatan keputusan bersama, penyusunan rencana bersama, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat.

Pemerintahan Daerah wajib memberikan keterangan kepada masyarakat tentang hasil dari keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat, mekanisme pengaduan masyarakat harus mencantumkan hak-hak masyarakat, perlindungan bagi pelapor, pihak Pemerintah daerah yang menyelesaikan pengaduan, proses dan batas waktu penyelesaian pengaduan, proses mengolah laporan dan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor.

Perlunya Pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai tata cara memperoleh informasi publik, partisipasi, mekanisme pengaduan, dan penjaminan terhadap organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah Untuk mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, Pemerintah pusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan proses-proses pemerintahan secara partisipatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat dapat menstimulus daerah dengan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasi masyarakat yang baik. Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakat adalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat. ( Abdul maliki / citizen journalism mahasiswa)

Ayo kirim karya jurnalistik ataupun karya ilmiah anda ke dapur redaksi WartaKepri.co.id seperti Artikel/ Opini ini dikirim Oleh :

Nama : Abdul maliki
Prodi : Ilmu administrasi publik
Kampus : Stisipol raja haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0
PEMPROV KEPRI
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN




DINKES