Setujukah Anda Warga Batam, Kalau Pemko Terapkan Pajak Tinggi Untuk Kendaraan

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Solusi jitu dari Walikota Batam untuk mengatasi kemacetan di Kota Batam adalah dengan diterapkannya Pajak Pertambangan Nilai bagi kendaraan di Kota Batam. Yidak diterapkannya PPN kendaraan bermotor membuat harga kendaraan di Batam menjadi murah dan mendorong masyarakat menambah kendaraannya.

” Kalau boleh, disamakan saja dengan daerah lain,” kata Rudi dalam pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kota Batam di Hotel Vista, beberapa waktu lalu.

Permintaan Rudi ini diamini Anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Nyat Kadir. Menurutnya penghapusan pembebasan PPN bagi kendaraan bermotor khususnya mobil pribadi boleh-boleh saja.

Karena ia yakini kebijakan tersebut mampu atasi masalah kemacetan di Batam yang sudah seperti ibukota Jakarta. Dan ia berjanji akan menyampaikan masalah ini ke komisi terkait di DPR RI.

” Ini ide yang bagus. Pada mulanya akan pro kontra, tapi manfaatnya nanti pasti terasa. Kita sekarang ini sudah overload kendaraan. Pertambahan jalan tidak sesuai dengan laju pertumbuhan kendaraan,” ujar politisi Partai Nasdem ini.

Nyat Kadir mengatakan negara Singapura memberlakukan pajak tinggi untuk pembelian kendaraan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir angka kendaraan yang lalu lalang di jalan.

Pajak tinggi juga diterapkan untuk kendaraan yang berumur lima tahun ke atas. Selain itu juga ada penerapan pajak progresif untuk kendaraan pribadi yang kedua atau lebih.

” Maka warga Singapura berpikir beli kendaraan. Lebih memilih kendaraan umum,” ujarnya.

Sebagai informasi, pembebasan PPN terhadap pembelian kendaraan di Batam disebabkan Batam merupakan Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

Kendaraan yang tidak dibebani pajak dalam pembeliannya memiliki tanda khusus pada surat tanda nomor kendaraan (STNK). Kekurangan dari kendaraan bebas pajak ini adalah tidak bisa dibawa ke luar Batam.

Menanggapi rencana kenaikan itu, Novianto seorang Marketing Jual Beli Mobil menggaku khawatir jika diberlakukan.

” PPN itu kan nilai nya 10 persen dari harga jual barang. Kalau diberlakukan ke mobil, dan berhasil diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memberlakukan PPN ke produk elektronik atau produk produk lainnya. Oleh itu diperlukan lebih mendalam jika diberlakukan,” terang Anto, Senin (27/3/2017)

Ditambahkan Anto, saat ini dengan tidak diberlakukan PPN saja, niat para pegawai negeri atau swasta turun dalam beberapa bulan terakhir.

” Kalau berlaku, mungkin niat orang beli mobil turun, tapi yang akan ramai parkiran mobil di showroom. Setuju atau tidaknya diberlakukan PPN, bagus ditanya ke masyarakat,” akhir Novinato.(mcb/dedy). Foto istimewa/ FB