Opini: Ternyata Presiden Jokowi Tahu Kalau Batam Dalam Kondisi “Kritis”


Please follow and like us:

  • 0

WARTAKEPRI.co.id – Pulau Batam yang berada di Provinsi Kepri memang luar biasa. Mulai dari perkembangan ekonomi yang terus tumbuh, hingga masalah sosial dan politik yang terjadi di dalamnya.

Seakan tidak percaya, untuk menyelesaikan masalah Batam ini, Presiden Joko Widodo harus berulang kali datang ke Provinsi Kepri, dan berulang kali melakukan pertemuan dengan berbagai menteri, pengusaha asal Batam dan tokoh politik dari Batam.

Terakhir, adalah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan atau rapat terbatas lagi dengan Gubernur Kepri dan Walikota Batam, Kamis (30/3/2017) lalu. Rapat terbatas di Istana Negara ini, dilakukan setelah beberapa hari sang presiden juga datang meninjau Proyek Waduk di Pulau Rempang Galang.

Apakah segitu istimewanya Pulau Batam bagi Presiden Jokowi, sehingga “terkesan” sedikit melupakan masalah masalah lain di Indonesia.

Jawabnya, jelas Batam adalah daerah yang sangat Istimewa. Karena letak yang bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, perputaran uang dan nilai investasi asing juga sangat besar.

Di Kota yang berpenduduk lebih satu juta orang ini, juga tempat hidup merantau orang dari berbagai suku di Indonesia. Dan, dapat disebut, sebagai kota kedua setelah Jakarta sebagai kota dengan etnis penduduk beragam terbanyak.

Pertumbuhan penduduk ini juga didorang dengan tumbuhnya lapangan kerja dan industri besar. Batam telah menjadi daerah tujuan mengadu nasib mendapatkan pekerjaan.

Sayang, kondisi lesunya ekonomi di Kota Batam mulai terlihat. Pertumbuhan properti yang meningkat sebelum tahun 2016, dengan asumsi tahun 2017 akan ramai terisi, kini di tahun 2017 ini pemandangan banyak ruko ruko kosong, pabrik kosong dan pekerja galangan kapal kalau lewat tidak bikin jalan macet lagi, menjadi bukti kalau laju ekonomi dan lapangan kerja di Batam sudah menurun.

Sementara, biaya hidup di Batam semakin tinggi, dimana harga harga produk konsumtif tidak lagi seksi, karena hampir sama saja dengan harga produk yang dijual di kota lain di Indonesia.

Dan, hingga akhir Maret 2017 sektor usaha yang tumbuh dan berkembang di Kota Batam adalah bisnis Jual Kopi, alias cafe, resto dan tempat makan lesehan.

Tumbuhnya bisnis “Tempat Ngopi” ternyata kebanyakan mereka pengusaha pengusaha besar di Batam mencoba keuntungan baru, ditengah industri perkapalan atau bisnis property sedang menurun di Batam.

” Awalnya buka Cafe atau tempat Ngopi ini sebagai selingan, tapi karena proyek galangan sepi, maka ini menjadi usaha inti lah. Semoga saja, tahun ini ada proyek galangan lagi,” ujar Muktadi dalam keluhnya.

Kembali ke cerita Presiden Jokowi yang sangat peduli dengan Pulau Batam. Rasa peduli ini semakin tinggi, ketika konstalasi pengusaha di Batam diresahkan dengan ketidak harmonisan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam paska Pilkada 2015 lalu.

Belum lagi kokoh roda pejabat baru Gubernur Kepri dan Walikota Batam, pemerintah Pusat mengganti pucuk pimpinan BP Batam yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun membangun Batam, dengan 7 orang pemimpin baru yang dilantik oleh Menko Perekonimian Darmin Nasution, pada pertengahan tahun 2016 lalu.

Dan, niat ingin membuat Batam menjadi Kota lebih maju dari pemimpin sebelumnya, kini mulai mendapat banyak kritikan dan keluahan dari pengusaha lokal di Batam. Masalah pertama diawali dengan ketidak harmonisan dengan para politisi di Pulau Batam.

Lalu, masalah dilanjutkan dengan upaya Walikota Batam terpilih ingin menghapus program Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), membuat BP Batam dan Pemko Batam hingga saat April 2017 semakin kurang harmonis.

Dan, ditengah upaya Presiden Jokowi mencarikan solusi bagi Kota Batam ini, kini pengusaha yang tidak ingin hanya menghandalkan usaha di Batam, diserukan oleh Kadin Kepri untuk mengalihkan investasi mereka ke pulau pulau terdekat di Batam.

” Pemerataan ekonomi di Kepri, tapi lebih pentingnnya, pengusaha resah karena hingga saat ini banyak pengusaha pribumi tidak mendapatkan kepastian hukum dalam berusaha di Batam. Kalau kita pribumi saja tidak diakomodir bagaimana dengan investor asing,” cerita Akhmad Makruf.
Presentase Penggangguran Tinggi
Dan, tampaknya pengusaha di Kepri membaca arahan Presiden Jokowi yang menyampaikan kalau presiden menginginkan Kepri memberi konsetrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau.

Harus ada konsentrasi pengembangan gugus pulau besar seperti Anambas, Natuna, Lingga, Karimun, Bintan, Batam & Tanjungpinang.

” Kalau lebih fokus, perekonomian lebih cepat tumbuh dan lapangan kerja lebih banyak lagi,” kata Presiden saat pengantar Rapat Terbatas tentang Kepri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3) petang.

Dalam pengantarnya, Presiden membuka dengan menyebutkan ekonomi Kepri tahun 2016 tumbuh 5,03 persen lewat sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan. Sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi daerah tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Meski begitu, Presiden melihat persentase pengangguran terbuka di Kepri masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen. Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.

“ Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” kata Presiden.

Membaca pertemuan dan pengantar diatas, sepertinya Presiden Jokowi sangat memahami masalah di Kota Batam khususnya dan Kepri umumnya. Masalah yang memang dirasakan oleh masyarakat Batam semua, termasuk penggangguran.
Pertanyaanya, apakah usai bertemu dengan presiden ini, para pejabat yang hadir di dalam rapat itu dapat menyelesaikan masalah di Batam.

Jika lagi lagi Batam dibangun dengan unsur kepentingan politik, maka sampai kapan pun masalah kepastian hukum di Batam tidak akan pernah terselesaikan.

Dibutuhkan Tatapan Tegas Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah di Batam. Tegas dalam artian, Batam dikelola secara politik, atau dikelola seperti awal berdirinya dan dibangunnya pulau Batam pada 33 tahun lalu. (*)

Dedy Suwadha
Pimpinan Redaksi
WartaKepri.co.id

Please follow and like us:

  • 0






KADIN _ FORPI


Custom Search