TNI AL Kawal Pendeportasian 350 Nelayan Vietnam dari Natuna ke‎ Batam


Please follow and like us:

  • 0
WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Sebanyak 350 Orang Tahanan Ilegal Fishing Non Justisia asal Vietnam, yang terdiri dari 213 tangkapan TNI AL dan 137 PSDKP dipulangkan. Mereka adalah pelaku illegal fishing yang ditahan selama 2017.‎
Tahanan illegal fishing yang ditangkap TNI AL dan Pengawasan Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ( PSDKP) di wilayah Perairan Natuna, dipulangkan Pemerintah RI ke negara asalnya Vietnam.‎

Para tahanan yang dipulangkan tersebut merupakan anak buah kapal ikan yang tidak ikut menjalani proses hukum sidang di Pengadilan Perikanan Natuna, atau tahanan non justisia.

Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Tony Hardijanto menjelaskan, dari 350 orang tersebut, 213 orang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) asal Vietnam yang ditangkap KRI dalam patroli pengamanan laut di wilayah perairan Natuna dan berada di Makolanal Ranai.

Sementara 137 orang lainnya adalah tahanan dari PSDKP satker Natuna.

“Para ABK yang di deportasi ini merupakan tangkapan yang bersifat non justisia (yang tidak memiliki tanggung hukum) secara hukum Indonesia. Nahkoda Kapal tetap harus menjalankan proses persidangan,” kata Danlanal Ranai Kolonel Laut (P)Tony Hardijanto,Selasa (6/6/2017).

Para tahanan kedua institusi tersebut akan dipulangkan secara bersamaan dengan menggunakan Kapal milik PSDKP, Orca 1, Orca 2, dan Hiu Macan Tutul 02.

” Mereka ini dipulangkan melalui jalur laut dengan proses dari Selat Lampa akan langsung dibawa ke Batam terlebih dahulu untuk koordinasi lebih lanjut. Dan setelah itu dari Batam akan melaksanakan pengiriman melalui jalur laut,” tambah Toni.

Dalam proses pemulangan para ABK ini pihak TNI AL juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Imigrasi, Kejaksaan, maupun PSDKP.

“Nelayan yang akan dipulangkan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan, dalam berbagai operasi karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia,” ujar Dirjen PSDKP KKP Eko Djalmo Asmadi di ketrangan Pers terima Wartakepri.

Menurutnya, status hukum nelayan yang dipulangkan bukan tersangka, serta hanya dijadikan sebagai saksi. Ketentuan pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur pasal 83A ayat 1 UU 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 tentang Perikanan.

Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan yang ditetapkan tersangka adalah nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM). Sedangkan yang lain hanya berstatus saksi atau tidak memiliki status hukum.

Pemulangan ABK asal Vietnam juga dilakukan untuk meringankan tugas pengawas perikanan. Serta dalam rangka mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makan para ABK. (*)

Penulis :Rikyrinovsky

Please follow and like us:

  • 0






KADIN _ FORPI


Custom Search