Anggota DPRD Batam ini Soroti Penggusuran Ruli di Kampung Damai Tanjungpiayu


Please follow and like us:

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Keseriusan Pemko Batam untuk menyelesaikan persoalan banjir, nampaknya sedikit ternoda dengan kinerja Kecamatan, Kelurahan serta perangkat RW dan RT yang mengecewakan masyarakat.

Seperti yang dirasakan oleh tiga orang warga ruli di Rw 06, Rt 01 Kampung Suka Damai Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk ini yang kecewa karena telah menerima surat peringatan pertama dari pemerintah tanpa ada musyawarah.

Ketiga orang tersebut adalah Sokhadi, Hadi Wahyono dan Muhammad Zaeni. Mereka mendatangi kediaman Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, H. Fauzan untuk melaporkan permasalahan surat peringatan pertama itu.

“ Mereka bertiga datang kerumah saya untuk melaporkan tentang SP1 yang dilayangkan pemerintah tanpa ada musyawarah bersama warga,” ujar Fauzan kepada, Minggu (11/6/2017).

Pada dasarnya, kata dia, mereka sama sekali tidak menolak untuk membongkar rumahnya sendiri dan pindah ke tempat yang lain. Karena mereka menyadari kalau rumah yang ditempati telah memakan jalur drainase.

Akan tetapi, sambung dia, sebelum diberikan surat peringatan, pemerintah terlebih dahulu mesti melakukan musyawarah bersama warga setempat. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan tidak menghambat kelancaran program tersebut.

“ Saya minta masyarakat tidak menghambat program pemerintah ini,” pintanya.

Kendati begitu, politisi PKB ini mengutuk keras atas kinerja perangkat RW, RT, Lurah dan Camat yang tidak bermusyawarah dengan masyarakat sebelum memberikan surat peringatan. Ada prosedur yang harus dilakukan. Pemerintah harus memberi contoh yang baik dalam menangani ruli di Kota Batam.

“ Harusnya dibicarakan dulu, dan jangan main SP begitu saja. Walaupun penduduk ruli, mereka juga masyarakat kita,” tegasnya.

Menurut informasi yang dia terima dari ketiga masyarakat itu, ada kongkalingkong yang menentukan jalur drainase tersebut sehingga menyimpang dari jalurnya. Menanggapinya, Fauzan berkata bahwa itu tidak boleh terjadi. Perencanaannya harus dihitung dengan benar berapa luas areanya, curah hujan maksimal dalam setahun, termasuk tentang berapa debet airnya.

Berdasarkan itulah baru bisa ditentukan berapa lebar dan dalamnya drainase yang akan dibuat, sehingga anggaran yang akan dikeluarkan tidak terbuang sia-sia. Persolan banjir harus diselesaikan secara komprehensif dari hilir sampai ke hulunya, dan tidak boleh main-main, ketusnya.

Jangan ada intervensi kepentingan apapun dan dari siapapun. Untuk itu, kepada masyarakat Sei Beduk, mari bantu pemerintah untuk menyelesaikan banjir. Sehingga kedepan tidak ada lagi warga yang kebanjiran, ajaknya. (*)

Sumber : Ichsan/situskepri

Please follow and like us:

  • 0






KADIN _ FORPI


Custom Search