FORPPI: ‎Stop Izin Alfamart dan Indomaret, Walikota Batam Belajarlah dari Sejarah‎

Marthen Tandirura

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Forum Pengusaha Pribumi (FORPPI) Kota Batam mengingatkan walikota agar menghentikan pemberian izin baru bagi Alfamart dan Indomaret.

Jika perlu mencabut izin yang sudah terlanjur dikeluarkan, karena keberadaan ritel modern tersebut mematikan ekonomi kerakyatan. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua DPC FORPPI Kota Batam, Marthen Tandi Rura, Sabtu 17 Juni 2017.

Marthen mengatakan, Pemko Batam harus secara jujur dan terus terang mengumumkan kepada publik berapa sebenarnya jumlah izin yang terlah diberikan kepada Alfamart dan Indomaret di Batam, karena hampir di setiap sudut kota sampai di kawasan perumahan, took tersebut sudah berdiri.

“Selama ini setiap ada yang protes, selalu mendengar jawaban bahwa itu adalah izin lama,” tutur Marthen.

Jika keberaan tidak dihentikan, maka Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Batam makin terpuruk yang berdampak luas bagi ekonomi keluarga.

Batam menurut Marhen bisa belajar dari daerah lain yang tidak memberikan izin alfamart dan indomaret demi menjaga ekonomi kerakyatan.Di Sumatera Barat misalnya, tidak memberikan izin jaringan Indomaret dan Alfamart untuk 19 daerah kabupaten dan kota karena dianggap bakal merusak ekonomi daerah. Tujuannya jelas, supaya pelaku-pelaku UKM, pedagang lokal lebih hidup.

” Keberadaan toko modern itu akan bisa mematikan UKM lokal,” kata Marthen lagi.
Hal yang sama menurut Marthen juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone yang tidak mengizinkan toko tersebut dibuka disana.

“Keberadaan swalayan Alfamart dan Indomaret menyebabkan perekonomian pedagang kecil tidak bisa berkembang bahkan mematikan usaha kecil dan usaha tradisional,” katanya penuh khawatir.

Marthen juga mengkritisi sikap Pemerintah Kota Batam yang tidak tampak pro kepada pelaku UKM, disatu sisi izin toko modern diberikan izin, disisi lain pedagangan kaki lima terus di gusur dengan alas an pelebaran jalan bahkan tanpa disediakan lokasi pengganti untuk berjualan.

“ Keberadaan PKL merupakan sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, karena secara sosial politis, fungsi sektor usaha informal sangat diperlukan dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dapat mendukung usaha pengentasan kemiskinan,” papar Marthen.

Apa yang terjadi belakangan ini menurut pemantauan FORPPI hanyalah penggusuran dan pelebaran jalan tanpa memberikan solusi kepada pedagangan kaki lima korban gusuran‎.

” Kita bisa melihat berbagai titik yang sudah dilakukan penggusuran, tidak ada tempat yang disediakan pemerintah untuk mereka berjualan, otomatis mereka bisa jatuh miskin,” kata Marthen sedih.

Dilihat dari sejarah, menurut Marthen, para PKL berada dijalanan karena pihak perencana kota kurang memperhatikan keberadaan mereka yaitu tidak adanya tempat bagi para PKL untuk berjualan di ruang publik. Sedangkan diberbagai daerah atau negara maju, pemerintah dan perencana kota memikirkan tempat bagi para PKL untuk berdagang.

Dalam pandangan Marthen, pemerintah tidak boleh mengesampingkan keberadaan pedagang kaki lima, bahkan di Negara maju pun, kawasan pedagang kaki lima menjadi salah satu objek wisata. Berangkat dari kesadaran itu, maka pemerintah di Negara maju memfasilitasi kebaradaan mereka.

Marthen mencontohkan, Amerika Serikat di era 1930-an mempunyai banyak pedagang kaki lima yang dikenal dengan street food tapi tiba-tiba para pedagang tersebut total karena di gusur. Tidak berlangsung lama, Amerika menyadari kekeliruan mereka, sehingga dihidupkan kembali.

“ Street food di Amerika Serikat muncul kembali dalam bentuk food truck atau truk makanan. Truk makanan, pada awalnya, hanya terdapat di daerah-daerah industri kemudian dikembangkan diberbagai wilayah,” terang Marthen.

Bahkan dulu Singapura juga pernah berniat menggusur PKL, tetapi niat itu urung, bahkan dikelola dengan baik dan profesional sehingga menghasilkan foodcourt.

Meskipun dulu Lee Kuan Yew dikenal sebagai pemimpin tangan besi, tetapi dia tidak rela mematikan dua ratus ribu warga Singapura yang saat itu hidup dengan berdagang kaki lima.

Pemerintah Singapura misalnya memberikan solusi bahwa parkir yang luas di dekat perkantoran sebagian disulap jadi tempat pedagang kaki lima yang sekarang dikenal nama foodcourt.

” Singapura saja tidak menggusur, tetapi menata dengan baik, semua sarana disiapkan, dari tempat cuci tangan, tempat pembuangan sampah, pokoknya semua harus besih,” kata Marthen.

Pemerintah Kota Batam menurut Marthen sebaiknya melihat trend pengelolaan PKL di dunia. Banyak Negara saat ini mengakui PKL sebagai salah satu kekuatan ekonomi sekaligus daya tarik wisata.

” Maka saat ini setiap tahun ada agenda World Street Food Congress misalnya tahun 2016 diadakan di Manila dan 2017 baru saja diadakan di Singapura. Banyak masakan tradisional yang naik kelas menjadi makanan dunia dari kongres seperti itu,” kata Marthen.

Dicontohkannya, Laksa dari Malaysia yang sebenarnya juga dari Indonesia, Sate dari Indonesia, Hoy Tord dari Thailand. Melalui pedagang kaki lima juga, dikenal Nasi biryani dari India, Churros Sundae dari AS, Banh Xeo dari Vietnam, Kway Chap dari Singapura dan ayam Zhu Hou dari China.(*)

Sumber : Rilis/Forrpi Batam