BP Batam Lelang Lahan, Bagaimana Lahan Lunas UWTO dan Bersertifikat?


DPRD BATAM

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Forum Pengusaha Pribumi Kepulauan Riau mengingatkan masyarakat dan Pengusaha yang ada di Batam agar waspada dan lebih teliti atas rencana yang disampaikan oleh BP Batam, akan melakukan aturan baru untuk melelang lahan di Kota Batam.

Aturan baru BP Batam tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala (Perka) Nomor 11 Tahun 2017 pada bulan ini, alokasi lahan baru harus melalui mekanisme lelang.

Ketua DPD Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) Kepulauan Riau, Luter Jansen mengatakan, tanah yang sudah dialokasikan sebelumnya kepada perusahaan atau perorangan dan telah lunas UWTO, sebagian besar sudah mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“ Jika BP melelang kembali lahan tersebut dan memberikannya kepada pihak lain, akan banyak konsekuensi hukum yang muncul, tidak mungkin BPN mengeluarkan kembali sertifikat diatas lahan yang sudah dia sertifikasi sebelumnya apalagi UWTO juga sudah dibayar lunas,” papar Luter.

Jika hal tersebut dipaksakan, Luter khawatir, akan sangat banyak terjadi gugatan hukum dan bisa mengorbankan masyarakat yang tergiur pembelian lahan melalui lelang tersebut.

“ Masalahnya tidak sederhana, pada akhirnya bisa saling klaim sebagai pemilik yang sah,” kata Luter.

Pihak BP menurut Luter sebaiknya selesaikan dulu duduk persoalan lahan di Batam. Lahan yang belum terbangun di Batam sebagian besar akibat rumitnya penyelesaian dokumen administratif di BP sendiri, sehingga pembangunan belum bisa dilakukan oleh pemilik lahan.

“ Sebaiknya saling instropeksi, tanya pemilik lahan apa kendalanya sampai belum terbangun”. ujarnya.

Beberapa bulan terakhir, FORPPI sudah mendapat banyak keluhan dari pengusaha, baik akibat pengelolaan lahan di BP Batam maupun masalah lainnya seperti kenaikan tarif UWTO dalam Peraturan Kepala BP Batam yang baru, sampai masalah kepelabuhanan.

Untuk memberikan kepastian hukum, maka para pengusaha yang tergabung dalam FORPPI akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas beberapa Peraturan Kepala BP Batam yang dinilai kontroversial dan terindikasi terjadi pertentangan hukum dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

“ Setelah melihat realitas atas masalah peraturan yang dikeluarkan BP Batam, kami memilih menguji keabsahan peraturan tersebut melalui mekanisme hukum yakni PTUN”. terang Luter.

Gugatan tersebut akan segera dilayangkan ke pengadilan. FORPPI saat ini bersama dengan tim hukum sedang membuat kajian untuk memastikan poin-poin yang menjadi materi gugatan.

“ Begitu materi lengkap dan legal standing memenuhi syarat, gugatan segera di daftarkan,” tegas Luter.(*)

Tulisan: Andi Pratama

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0
PEMPROV KEPRI
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN




DINKES