Tragisnya Pendidikan di Batam, Jika “Jalur Politik” Nyaman Masuk Sekolah Negeri


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Tragisnya pendidikan di Kota Batam. Dugaan untuk bisa lulus dan masuk ke sekolah negeri benar benar ada melalui jalur politik. Ini dibuktikan dengan berita yang dilansir BatamClick.com, Selasa (11/7/2017) dimana “Surat Sakti” berlogo DPRD Kota Batam menyebar hampir disetiap sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA.

Isinya agar sejumlah nama anak calon peserta didik, diterima di sekolah yang dituju. Beredarnya memo dari para wakil rakyat ini, terang menjadi gunjingan masyarakat Batam, pasalnya anggota DPRD yang notabenenya sebagai pejabat negara, tugas dan fungsinya berubah layaknya “calo” saat musim PPDB.

Sebelumnya WartaKepri memberitakan proses penerimaan siswa sekolah di SMP berjudul: Semoga Penerimaan Sekolah Negeri di Batam Bukan Pakai “Jalur Politik”.

“Jalur Politik” alias relasi kedekatan antara anggota DPRD dengan masyarakat yang pernah memilih mereka ternyata telah bertahun tahun terjadi. Bahkan, istilah “surat sakti” ampuh membuat pihak sekolah pasrah menerimanya.

Dan, cerita cerita kalau bisa lulus di sekolah negeri berkat surat sakti ini, membuka peluang dan dugaan permainan lain ditingkat pihak sekolah itu sendiri.

Seperti dengan bisa lulus masuk sekolah negeri favorit, walau nilai tidak semestinya tidak lulus diseleksi online. Apakah ada transaksi dibalik itu, hanya orang tua murid yang rela dengan pihak sekolah yang tahu.

Jika sifatnya sudah transaksi, apakah itu sudah termasuk Pungli, sekali lagi mestinya aparat hukum juga yang bisa menilainnya.

Tragisnya pendidikan ini, bukan lagi dilihat bagaimana proses berjuang mendapatkan lulus dari sekolah.

Tragis, dimulai ketika orang tua murid tahu kelak anaknya akan bisa lulus sekolah negeri berkat bantuan surat sakti. Otomatis, target nilai akhir Ujian Nasional tidak penting lagi.

Tidak penting, karena yang dibutuhkan Asal Lulus dari sekolah asal, karena jaminan orang tua adalah tokoh atau orang dekat dengan pejabat daerah atau pejabat politik lah yang membuat mereka bisa menikmati sekolah negeri.

Lalu, bagimana dengan orang tua yang memang sangat khawatir dan peduli dengan pendidikan dan kelulusan anak sewaktu UN. Seakan tidak perlu lagi, jika memang gaya dan praktek Surat Sakti serta dugaan Pungli di Sekolah benar adanya.

Dalam penilaian WartaKepri, mungkin wajar kalau anak anggota Dewan sendiri membantu anaknya masuk. Tapi, kalau sudah sangat banyak, dan melebihi daya tampung lokal, maka kualitas pendidikan sekolah seperti apa yang hendak diinginkan oleh pemerintah daerah.

Penjelasan Ketua BK DPRD Batam

Seperti dikutip dari Batamclick/ Kepri Media Group, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam, Suardi Taherek mengatakan surat berkop DPRD Batam yang masuk ke sekolah-sekolah tersebut tidak menyalahi aturan. Pasalnya setiap anggota DPRD Batam, berhak menggunakan kop surat tersebut.

“Jabatan itukan melekat, jadi setiap anggota DPRD Batam berhak menggunakan kop surat itu. Yang tidak boleh itu, kalau surat tersebut distempel (dicap) dengan stempel DPRD Batam. Karena penggunaan cap itu hanya dibolehkan, untuk hal-hal yang telah dirapatkan dan disepakati secara bersama melalui sidang,” ujarnya.

Kalau surat itu menggunakan stempel fraksi, Suari menjelaskan itu sudah termasuk weenang dari fraksi tersbeut. “Ya mungkin sudah merupakan hasil rapat di kalangan fraksi, sehingga sah-sah saja jika menggunakan stempel fraksi,” sebutnya.

Permasalahan seperti ini, dikatakan Suardi, sebenarnya telah berlang dan terjadi setiap tahun, saat PPDB berlangsung. Adanya surat itu pun menurutnya karena adanya permintaan dari masyarakat.

“Tiap anggota DPRD kan memiliki konstituen. Mereka yang dulu memilih kita. Ya, masak sekrang kita tak bisa bantu mereka. Tujuannya hanya satu, memberikan bantuan, bukan menjadi makelar atau calo, yang minta duit pada masyarakat,” jelasnya.

Kedepan, agar hal ini tak terjadi lagi, Suari mengatakan DPRD Batam akan menciptakan pola bakunya.

“Mungkin kedepan kita akan buat rapat seluruh angota yang membahas, anak-anak siapa saja yang akan dibantu mauk sekolah. Nah, keputusan rapat itu, langsung diserahkan ke Dinas Pendidikan. Itu lebih terhormat dan satu pintu, sehingga tidak ada lagi surat-surat dari perorangan,” jelasnya.(*)

Sumber : BatamClick.com
Tulisan : Dedy Suwadha, Spd
Foto ilustrasi dan Dokumentasi WartaKepri







KADIN _ FORPI