Heboh.. Tim Pansel Bawaslu Kepri Siap Digugat Jika ada Penipuan Publik


WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Sejumlah komisioner lembaga Independen di Provinsi Kepulauan Riau lolos tes adminitrasi Bawaslu Kepri yang di umumkan Sabtu ( 5/8/2017).

Dikutip dari penaone.com, Sejumlah komisioner yang terdiri dari anggota KPUD Bintan, Bawaslu, KPID, KPI dan sebagainya itu lolos admintrasi tanpa pengunduran diri. 

Padahal sesuai UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan keempat Peraturan Bawaslu Nomor 10/2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan PAW Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/ kota, panitia pengawas pemilu kecamatan, pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri sesuai pasal J harus mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar.

Namun kenyataannya mereka para anggota KPUD, Bawaslu dan Komisioner yang menikmati jabatan daerah, pejabat lembaga independen yang dibiaya daerah selama beberapa tahun, mendapat fasilitas daerah mobil dan tunjangan, digaji setara eselon 2-3 diatas Rp.5 Juta rupiah dibiayai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kota dan Provinsi Kepri lolos dari seleksi administrasi calon Bawaslu Kepri.

Ironisnya lagi, para Anggota KPUD, Bawaslu dan para komisioner seperti KPI, KPID tersebut hingga kini masih aktif sebagai ketua, wakil ketua dan anggota sejumlah anggota independen itu tidak mengundurkan diri.

“Konyol seleksi administrasi tim pansel Bawaslu Kepri diduga terkesan tidak cermat, tidak jujur dan tidak transparan dalam seleksi administrasi ini,” ungkap sumber yang tidak mau ditulis namanya.

Zaman sekarang ini sudah era keterbukaan, rakyat jangan dibohongi untuk kepentingan pribadi, kelompok dan belaka.

“Sesuai syarat tes mengikuti Bawaslu Kepri pejabat dan lembaga daerah yang mengikuti tes calon Bawaslu Kepri ini harus mengundurkan diri sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata dia lagi.

Riama Manurung, Ketua Pansel Bawaslu Kepri mengaku sejumlah komisioner yang mengikut tes Bawaslu ini sudah membuat surat pengunduran diri.‎

“Datanya ada di kami. Kalau wartawan mau lihat tidak dibenarkan, kecuali Bawaslu ini”.

“Kami siap digugat jika ada penipuan publik dalam dalam seleksi admintrasi Bawaslu Kepri,” ungkap PNS Batam yang merangkap jabatan ketua tim Pansel Bawaslu.

Entah apa penilaian dan kebijakan panitia pansel bisa meluluskan sejumlah ketua, wakil ketua serta anggota komisioner sejumlah lembaga independen tersebut tanpa ada surat pengunduran diri.

Bukan satu atau dua orang calon komisioner tersebut yang tidak mengundurkan diri. Namun hampir 10 orang.

Sudah sepatutnya tim pansel Bawaslu Kepri Obyektif dan Transparan terkait calon Bawaslu Kepri yang profesional dan proporsional kedepannya. Sehingga pengawasan pemilu di Kepri tidak terjadi cacat hukum, tidak indikasi KKN yang santer terdengar.

Guntur sakti Kadis Kominfo Kepri dikonfirmasi terkait banyaknya anggota Komisioner KIP dan KPID Kepri yang ikut tes calon Bawaslu Kepri kaget bisa lolos.

Disinggung apakah sejumlah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisioner yang ikut harus mengundurkan diri dari jabatan mereka sesuai UU yang berlaku.

Menjawab perihal tersebut, Guntur mengatakan para komisioner tidak ada yang pernah membuat surat penyataan mengundurkan diri ke gubernur hingga tembusan ke Kominfo Kepri.

Entah atas pertimbangan dan kebijakan hukum yang seperti apa, tim pansel bawaslu Kepri nekat meloloskan para komisioner lolos administrasi tes Bawaslu.

Sesuai yang dilansir media Antara.com kelima tim pansel sempat menjadi guncingan publik. Pasalnya, Bawaslu RI menetapkan Dr Adji Suradji Muhammad M.Si, Ali Mahmud SE, Riama Manurung SH, MH, Siti Habibah, dan Siti Nur Janah SH, M.Hum sebagai anggota Pansel Calon Anggota Bawaslu Kepri periode 2017-2022.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan Suradji berasal dari unsur akademisi yang bekerja di Universitas Raja Ali Haki. Padahal, nama kampus itu tidak ada di Kepri.

Sesuai yang kita tahu, di Tanjungpinang terdapat Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dan tidak ada Universitas Raja Ali Haki.  Suradji dosen UMRAH, dan masih kuliah untuk mengejar gelar doktor.

Siti Habibah juga dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMRAH. Siti mengajar Mata Kuliah Agama.

Namun Bawaslu RI menulis dalam pengumuman itu, Siti adalah dosen di Poltek Universitas Tanjungpinang.

Apakah ada Poltek Universitas Tanjungpinang? Tidak ada. Ini sudah merupakan kesalahan fatal, yang menunjukkan Bawaslu RI tidak bekerja secara profesional.
 
Riama Manurung direkrut oleh Bawaslu RI dari unsur tokoh masyarakat. Faktanya, Riama adalah salah seorang pejabat di Korpri Pemkot Batam.

Apakah anggota panitia seleksi boleh dari unsur ASN, yang potensial mendapat tekanan dari atasannya.

Siti Nur Janah, direkrut Bawaslu dari unsur dosen yang bekerja di Poltek Univestitas Tanjungpinang.

Tidak ada kampus bernama Poltek Universitas Tanjungpinang di Tanjungpinang. Dari mana Bawaslu RI mendapatkan informasi yang salah fatal tersebut?

Ali Mahmud direkrut sebagai anggota panitia seleksi dari unsur profesional.

Rektor UMRAH Tanjungpinang Prof Syafsir Akhlus menegaskan sejak awal tidak mengetahui bahwa Bawaslu RI merekrut dua dosen di kampus yang dipimpinnya.

Jika membawa unsur dari kampus, maka seharusnya meminta izin kepada pihak kampus.

“Dosen ada kewajiban di kampus, dan ada yang lagi kuliah. Seharusnya Bawaslu RI meminta kepada kami untuk menyiapkan dosen yang ahli di bidang yang dibutuhkan,” kata Akhlus.(*)

Sumber : Penaone/gurindam.tv







KADIN _ FORPI