Bupati Natuna: Kenapa Wilayah 0 – 12 Mil Laut Kewenangannya di Provinsi


WARTAKEPRI.co.id, MAKASAR – Pembukaan Kongres Nasional Maritim (KONASMI) dan deklarasi Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir (ASPEKSINDO) resmi di buka oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Kementerian Kordinator Bidang Maritim Republik Indonesia mewakili Joko Widodo Presiden Republik Indonesia di Hotel Clarion, sekitar pukul 20.45 WITA, Senin (09/08/2017).

Kegiatan yang diinisiasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia HMPI ini mengusung tema “Komitmen Pemerintah Menuju Indonesia Poros, Indian Ocean Rim Association (IORA) menghadirkan seluruh Kepala Daerah di Seluruh Indonesia, Para Rektor, Swasta dan pemuda.

Bupati Kabupaten Natuna H.A Hamid Rizal diberi kesempatan untuk menyampaikan persoalan pengelolaan laut yang saat ini wilayah 0 – 12 Mil Laut menjadi persoalan baru di Kabupaten Natuna.

Dihadapan Menko Maritim Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo Hamid Rizal memaparkan.

“Saya menyampaikan pertanyaan tentang kewenangan pengelolaan laut yang saat ini wilayah 0 – 12 Mil Laut kewenangannya ada pada level Provinsi. Sementara Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan. Hal ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Bupati Hamid.

Masih kata Bupati Hamid, untuk Kabupaten Natuna, ini menjadi polemik, jarak antara Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau sampai ke Kabupaten Natuna tidaklah dekat, bagaimana bisa maksimal aparat sipil Provinsi mengawasi dan mengelola laut di Natuna? Bagaimana mengawasi illegal fishing? Bagaimana mengawasi hutan bakau dan terumbu karang? Dan persoalan pesisir lainnya.

Sedangkan Kabupaten yang menguasai persoalan, memahami peta kerawanan dan memiliki ASN yang tidak berjarak dengan pesisir dan laut tidak lagi memiliki wewenang untuk mengawasi, menjaga dan mengelola.

Semoga, apa yang saya sampaikan bisa menjadi masukan dan pertimbangan Pemerintah Pusat untuk dapat meninjau ulang Undang-undang tersebut.

Persoalan ini tentu juga menjadi problem di daerah-daerah lain yang kondisinya mirip dengan Kabupaten Natuna, tulis Bupati Hamid dari media Sosial Facebook miliknya.

Sementara Andi Fajar Asti, Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) dalam sambutannya, 30 kepala daerah yang merupakan perwakilan dari seluruh Indonesia.

” Kehadiran bapak Luhut mewakili Presiden, menandakan bahwa respon pemerintah terhadap ASPEKSINDO yang diinisiasi HMPI bekerjasama kepala Daerah di Seluruh Indonesia mendapat dukungan yang positif,” ucapnya.

Mengawali sambutannya, Luhut menggambarkan Indonesia ini dan di masa yang akan datang.

“Potensi Indonesia sangat tinggi, dari daerah kepulauan, Laut Indonesia ini 79 persen daerah laut, hanya 21 persen daerah daratan,” ujarnya.

Presentase yang disampaikan menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK mengalami peningkatan yang signifikan, baik dari bidang maritim, infrastrukur, ekonomi dan berbagai bidang lainnya.

Dirinya juga mengajak mahasiswa Pascasarjana, untuk berbuat dan bertindak banyak terhadap permasalahan bangsa yang dihadapi.

“Adek-adek pascasarjana, pesan saya identifikasi masalah, analisis dan pecahkan solusinya, lalu kerjakan secara terinstegrasi,” jelasnya.(*)
Tulis: Rikyrinovsky







KADIN _ FORPI