Kunker DPR RI Dwi Ria Latifa ‎Bahas Lapas Khusus Narkoba di Kabupaten Natuna


WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Dwi Ria Latifa, anggota Komisi III DPR RI ‎bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan dari daerah pemilihan Kepri reses ke Natuna dampingi Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Sofyan, anggota komisi III DPRD Natuna Rusdi.

Kunjungan Anggota Komisi III selam dua hari dimanfaatkan Masyarakat serta anggota Polres dan Pengadilan Tinggi Ranai untuk berbagi curhat baik kesejahteraan dan terkait belum memiliki lapas.

Banyak masukan dari data yang diberikan polres dan pengadilan Tinggi Ranai segera meres pon aspirasi mereka. Ia berjanji akan menindaklanjuti nya dalam rapat dengan pemerintah, dan Kapolri,” ujar Dwi Ria Latifa ,Jumat,(11/8/2017).

Menjadi catatan Natuna memerlukan lapas yang memang sebetulnya sudah menjadi pembicaraan serius tingkat provinsi Kepri.

Ketika kami rapat kerja kunjungan komisi 3 ke provinsi kepulauan riau telah membahas masalah Lapas dengan Kanwilkumham dari Provinsi Kepri dengan Kapolda juga BNN.

Saat itu lanjut Ria, persoalan lapas menjadi bagian pembicaraan bahwa natuna memang sudah dipersiapkan untuk adanya satu tambahan lapas karena lapas di Kepri sudah sangat penuh.

Saya mencatat dari kunjungan kerja tersebut memang sebagian besar 70 persen lebih isinya kasus kasus narkoba.

Tapi terbalik saya dapatkan paparan dari pak Wakapolres Natuna bahwa di Natuna sendiri kasus narkoba tidak terlalu tinggi.

Saya Ingin dengarkan apakah betul seperti itu atau tidak ada yang tertangkap tangan atau tidak ada yang ter proses tapi dia berkeliaran.

Ini kan agak berbanding terbalik dengan informasi yang kami dapatkan ketika rapat kerja dengan Polda sebab Kepri ini termasuk tertinggi nomor 3 untuk urutan kasus narkoba.

Bahkan lapasnya 70 persen penghuninya napi kasus narkoba. Untuk secara keseluruhan dari Menkumham mengatakan bahwa kasus narkoba paling tinggi.

Sambung Ria dan juga setiap kunjungan kerja komisi 3 hampir seluruh Lapas di Indonesia kasusnya tetap sama Narkoba tertinggi.

Itulah makanya dalam rancangan UU KUHAP dipersiapkan tentu ada pembahasan bagaimana menyelesaikan kasus kasus yang sifatnya tentu dengan hukuman tidak menjebloskan ke dalam penjara tapi tentu dengan hukuman sangsi sosial atau rehabilitasi.

Bagi mereka yang betul betul kena adalah pemula dan penguna narkoba masih bisa diberikan pembinaan.

Dari pada mereka dijebloskan ke penjara bergabung dengan para bandar dan pengedar yang tadinya para pemula itu tidak ter kontaminasi terlalu dalam justru dalam penjara dia malah lebih jago ter kontaminasi para pengguna ini.

” Kami juga sedang membahas Plus dan minusnya dipanja atau pansus KUHP bagaimana mengatasi lapas yang sudah sangat penuh,” ujar Dwi Ria.

Kemudian tadi saya juga catat personil Polres Natuna yang sangat kurang bahkan perwira juga kurang personil yang perlukan 816 namun baru terisi 317 tentu juga sarana Polair ini bukan hanya natuna tapi Polda kepri juga sudah keluhan sama.

Bahkan sebelum saya meminta khusus kapolri pada saat itu dirapat kerja komisi 3 agar polda kepri naik tipe nya dari tipe B menjadi Tipe A pada saat itu dasarnya ketika saya kunjungan kerja pribadi dengan Kapolda beserta jajaran saya mendapatkan informasi bahwa di Polda Kepri lautan lebih besar dari pada daratan tapi justru transportasi laut nya polda hanya punya satu Bocor pula lagi waktu itu.

Itulah awal mulanya ketika kemudian saya meminta naskah akademik dari polda kepri secara resmi agar bisa usulkan ke Menpan RB dan tentu Kapolri supaya polda naik tipe B menjadi Tipe A sehingga sarana dan prasarana berkaitan untuk kepentingan oprasional bagaimana penanganan keamanan ketertiban masyarakat bisa berjalan tercapai dengan baik dan efektif.

Polda Kepri menjelaskan berdasarkan teritorial itu saya coba berikan masukan.

Ketika rapat kerja dengan kapolri dan komisi 3 minta tolong bahwa Polda Kepri udah layak naik tipe.

“Alhamdulilah pada saat itu yang terdengar hanya tiga provinsi yang akan naik tipe nya Riau, Lampung dan Kalbar. Alhamdulilah kerja cepat polda kepri akhirnya ter ikutsertakan bersama.”ujar Ria.

Sambung Ria, itulah paling tidak yang bisa saya lakukan maksimal supaya jajaran dari kepolisian kepri bisa bekerja dengan maksimal dengan keterbatasan yang ada tapi dengan jajahan wilayah demikian berat.

Masih kata Ria, saya juga dengar dari rapat pertemuan bersama jajaran Polres karena ini wilayah ter luar.

Contoh kasus di Polsek Midai masalah surat keputusan menyatakan Pulau Midai itu termasuk pulau terluar, tapi belakangan muncul informasi pulau Midai dicantumkan Pulau terpencil sehingga polisi bertugas di sana tidak bisa mengajukan tunjangan perbatasan dan sama halnya di Polres Natuna, kita coba catat aspirasi ini tanyakan pada rapat kerja komisi 3 bersama ke depan ke pak kapolri menjadi atensi.

Pengadilan Tinggi Ranai

Tempat terpisah dari kunjungan anggota DPR RI ke kantor pengadilan tinggi Ranai kita juga mencatat persoalan curhat menjadi catatan akan di perjuangan.

Pertama terkait zona kemah alan,Ranai masuk Zona 3 dan Natuna masuk zona 3 khusus Zona 3 itu 3 dan Zona 3 khusus itu 10.

” Masalah kesejahteraan, Hakim ad hoc dalam peraturan Kepres pp no. 5/2013 tentang hak-hak hakim Adhoc sampai saat ini sudah hampir 7 tahun belum ada sesuai pasal tersebut (uang transportasi, uang makan, uang kesehatan),”ujar salah seorang Hakim Adhoc.

Tolong disampaikan ke pak Sekjen MA ujar salah seorang Hakim ke Bu Ria Latifa, dapat pertimbangan untuk memerhatikan terkait nomenklatur nama pengadilan Tinggi Ranai masih membawahi Pengadilan Tinggi Riau berdampak pada kesejahteraan pegawai.

Di Natuna kondisi wilayah kerja daerah sama sama pulau jangan ada perbedaan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Padahal tugas PN lebih berat dari PA.

Dia mencontohkan PA ada sidang keliling tapi ada anggarannya namun kita tidak ada.

Masalah kepegawaian, komposisi dari Majelis persidangan perlu diperhatikan. Takutnya sewaktu-waktu hakim Adhoc tidak mencapai kuorum bagaimana karena hakim Adhoc masih kurang saat ini tinggal dua orang saja.

Agus staf PN Ranai menuturkan, kalau bisa di PN setiap karyawan di perhatikan karena mereka juga dari daerah terpencil. Jangan hanya Hakim aja yang diperhatikan, mereka sama” kerja.(berbeda dengan kepolisian di mana sudah ada tunjangan ini itu).

Hal senada disampaikan Panitera Rustam menuturkan,terkait persoalan tuntutan perkara perikanan, panitera mengisi SIPP.

” Oleh karena tuntutan jaksa selalu berlarut sehingga nilai kami di sini hanya 65,70. Karena adanya penundaan” sidang. Kami takut nilai saya merah. Perkara perikanan ini rentutnya di Kejagung,”ujar Rustam.

Hendri sitorus menuturkan bahwa PNS Pengadilan tinggi Ranai mengharapkn kesejahteraan adanya tunjangan kemahalan.

Selain itu lanjut dia,ada honorer yang sudah mengabdi selama 5-10 tahun mohon ada pertimbangan khusus untuk diangkat menjadi PNS.

” kalau mereka ikut PNS via internet aja sudah lemot gimana bisa berhasil,” keluh Hendri Sitorus, semoga dengan pertemuan kali ini semoga aspirasi pengadilan tinggi Ranai dapat dibawa menjadi pertimbangan. (*)

Penulis Rikyrinovsky.







KADIN _ FORPI