Anggota DPD RI Ir Nabil Pertanyakan Dana Pembangunan RS Haji di Batam


PEMPROV KEPRI

Please follow and like us:

  • 6

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pilihan Provinsi Kepri, Ir. M. Nabil memanfaatkan waktu resesnya di Kota Batam dengan berdiskusi dengan jurnalis dan mahasiswa di kantor Situskepri.com di Batam Center, Senin malam (14/8/2017).

Di hadapan puluhan wartawan yang tergabung dalam Kepri Media Grup dan media online Kota Batam ini, Ir. M. Nabil mmenyampaikan bahwa secara kelembagaan saat ini kewenangan DPD RI sangat terbatas bila dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, namun demikian apa yang dilakukan DPD RI Kepri sebagai perwakilan daerah telah dirasakan masyarakat Kepri.

” Yang pertama yang telah kita lakukan adalah menaikkan Polda dari tipe B menjadi tipe A. Dari 8 Polda di Indonesia yang dinaikkan menjadi tipe A adalah Kepri, ini kami DPD Kepri yang mengusulkannya ke Pusat. Dengan harapan agar keamanan di Kepri menjadi lebih baik lagi, sehingga perekonomian dapat meningkat,” ujar Nabil.

Legislator Daerah ini juga mengaku, bahwa DPD Kepri juga telah mengusulkan 8 Provinsi Kepulauan menjadi provinsi khusus, yang mana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibedakan dengan provinsi lainnya, yakni lebih besar karena Provinsi Kepulauan berbeda dengan provinsi daratan.

” Salah satunya dari 8 Provinsi itu nanti Kepri juga termasuk dari provinsi khusus itu. Namun ini belum berhasil masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, tapi mudah-mudahan 2017 atau 2018 ini itu dapat terealisasi, sehingga akan ada UU-nya, dan membuat provinsi kepulauan khususnya Kepri, anggarannya di perbesar,” terang Nabil.

Selain hal itu, menurut Nabil DPD RI-lah yang mengusulkan agar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam yang sempat dinaikkan oleh BP Batam dan Pemerintah Pusat tidak jadi berlaku dan masih dipending kenaikkannya.

” UWTO juga kita yang mengusulkan agar tidak naik, dokumen terkait penundaan itu telah kita sampaikan ke pemerintah pusat,” tambahnya.

Saat ini, dikatakan M. Nabil, DPD RI sedang melakukan penyelidikan mengenai dana Rumah Sakit Haji yang diduga raib karena hingga sekarang Rumah Sakit Haji itu belum berdiri, sementara dana tersebut telah diambil dari jemaah haji mulai dari tahun 2004.

” Uangnya ke mana dana Rumah Sakit Haji ini, masalah Rumah Sakit Haji ini kita mendapat laporan dari jemaah haji Riau, kita di sini bukan mencari-ari kesalahan penyelenggara, namun kita hanya berjuang agar rumah sakit itu dapat terealiasi,” jelas Nabil.

Masalah BPJS yang akan dilaksanakan pada Januari 2019 mendatang, saat ini tengah dalam proses karantina di DPR RI dan perhatian juga dari DPD RI. Selain itu, diskusi juga menyentuh peran pembangunan di aturan FTZ di Kota Batam.

” Sejak 2004 lalu, kami berjuang sewaktu masih di DPRD Kepri untuk menggol kan Batam menjadi Kawasan FTZ, bukan seperti usulan menjadikan Batam Bonded Zone atau Encluve. Dan, ternyata disetujui dewan. Tapi, sekarang kembali terobang ambing dan dampaknya, pembangunan di Batam menurun, ditambah pergantian pimpinan di BP Batam ditengah jelan oleh pemerintah pusat menambah problem di pengusaha saat ini,” akhir Nabil.(*)

Sumber : Kepri Media Group

Please follow and like us:

  • 6

DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN