BPJS Kesehatan Membayar 40 Milyar, Dan Siap Membantu Permasalahan RSUD Embung Fatimah


Please follow and like us:

  • 3

Wartakepri.co.id, Batam – Demo beberapa hari yang lalu yang dilakukan oleh dokter dan para medis Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Embung Fatimah Kota Batam, terkait uang jasa medis yang belum dibayarkan Pemko menjadi berita yang hangat dan nasional. Dan sampai Dirjen Yankes Kemenkes RI turun ke Batam.

Banyak pihak saling menyalahkan BPJS Kesehatan, yang mengatakan belum membayarkan tagihan,. Kemudian menggungkit Surat Izin Praktek ( SIP ) dokter ” N” yang habis, hingga dua dokter spesialis pindah ke daerahnya masing masing akibat persoalan uang jasa medis satu tahun tidak di bayarkan oleh RSUD dan Pemko Batam.

Dalam siaran pers yang disampaikan melalui Humas BPJS Kesehatan Batam, Irfan menerangkan tudingan terkait pembayaran tagihan. Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan terkait klaim RSUD Embung Fatimah yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut: Sejak Agustus 2016 s.d Agustus 2017, sesuai dengan klaim yang ditagihkan tersebut kami sudah membayar sebesar Rp 42 Miliar, pembayaran terakhir dilakukan 14 Agustus 2017.

Uang yang sudah dibayarkan ke RSUD Embung Fatimah tersebut adalah kewenangan Rumah Sakit untuk mengatur penggunaannya, termasuk membayar jasa medis. Perihal dana yang sudah dibayarkan sejak setahun lalu tersebut, apabila belum dibagikan jasa medisnya dan dibayarkan untuk kepentingan apa saja maka merupakan kewenangan Rumah Sakit untuk memberikan penjelasan.

Saat ini kami masih menunggu klaim dari Rumah Sakit, bila masih ada yg belum ditagihkan, untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku terrmasuk klaim Rp 20 miliar yang sampai saat ini belum kami terima pengajuan berkas klaimnya. Ujarnya, Minggu (20/8/2017).

Pada prinsipnya BPJS Kesehatan siap membantu sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 38 ayat (1) poin c Perpres No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Bahwa BPJS Kesehatan berkewajiban membayar klaim setelah 15 hari dokumen klaim diajukan secara lengkap, dan jika terlambat maka BPJS Kesehatan wajib membayar ganti rugi kepada fasilitas kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan.

Pada kesimpulannya, dengan memperhatikan ketentuan dan fakta diatas BPJS Kesehatan telah melaksanakan kewajiban khususnya terhadap pembayaran klaim yang sudah masuk dan lengkap. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPJS Kesehatan siap membantu menyelesaikan permasalahan RSUD Embung Fatimah.

( Nikson Simanjuntak)

 

 

 

 

Please follow and like us:

  • 3






KADIN _ FORPI


Custom Search