Pihak Kejati Kepri Masih Telusuri Aliran Dana Tunjangan Rumah Anggota DPRD Natuna


PEMPROV KEPRI

Please follow and like us:

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – ‎Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Natuna periode 2011-2015 yang diduga pernah menerima tunjangan perumahan yang saat ini tengah diselidiki.

Dalam kasus ini, lima tersangka telah ditetapkan tim penyidik Kejati Kepri terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 senilai Rp7,7 miliar tersebut.

Dua diantara lima tersangka, merupakan mantan Bupati Kabupaten Natuna, IS dan RA. Kemudian mantan Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014, HC, Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016, SZ dan MK, Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Berdasarkan data ekspos Kejati Kepri menerangkan, terdapat 34 anggota DPRD Kabupaten Natuna periode 2011-2015 yang pernah menerima besaran jumlah tunjangan perumahan saat itu.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi meski pun tidak membantah, namun ia belum bisa memastikan apakah sejumlah anggota DPRD Kabupaten Natuna periode 2011-2015 yang pernah menerima tunjangan perumahan tersebut bakal diperiksa satu persatu kembali.

Disamping itu, lanjut Ferry Tass, pihaknya masih melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi lain, termasuk beberapa anggota DPRD Natuna yang pernah menjabat di masa itu.

“Jika memang diperlukan, tentunya kita siap untuk memeriksa sejumlah anggota DPRD Natuna periode 2011-2015 yang pernah menerima aliran tunjangan perumahan tersebut kita periksa,” ujar Ferry Tass dilansir ProKepri.com.‎

Sebelumnya, dugaan korupsi perkara ini berawal ketika Pemkab Natuna pada periode 2011- 2015 memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Natuna. Tunjangan itu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Besaran tunjangan pun berbeda.

Untuk Ketua DPRD, tunjangan diberikan sebesar Rp14 juta/bulan. Kemudian Wakil Ketua DPRD Rp13 juta/bulan dan anggota dewan lainnya Rp12 juta/bulan. Tunjangan tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna Nomor 12 tertanggal 4 Januari 2011 yang ditandatangani Raja Amirullah periode 2010 sampai 2011.

Kemudian SK Bupati Natuna Nomor 91 tanggal 5 Maret 2012, termasuk SK Bupati Natuna Nomor 16 tanggal 7 Januari tahun 2013, SK Nomor 120 tanggal 8 Maret 2014, SK Bupati Natuna Nomor 159 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani Ilyas Sabli periode 2012-2015.

Besaran nilai tunjangan itu diusulkan oleh MK, Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009 -2014. Usulan itu atas desakan HC, Ketua DPRD Natuna saat itu yang disetujui RA dan IS.‎

Dalam menentukan besaran nilai tunjangan itu, tanpa menggunakan mekanisme dan tidak memperhatikan harga pasar di wilayah tersebut. Hal ini sehingga diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp7,7 miliar (hasil hitungan BPKP Kepri).

Kronologis sampaikan Kajati Kepri setelah mengumumkan (Press Release) dihadapan wartawan media cetak, elektronik dan Online tentang dinaikkannya status penyelidikan ke penyidikan terkait dugaan Tindak pidana korupsi.

Dengan kewenangan selaku Ketua DPRD Kab. Natuna, yang bersangkutan mendesak dan mengarahkan sdr. MM selaku Sekwan dan sdri.EE selaku Kasubag Keuangan untuk membuat draf SK Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna.

Walaupun tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga Bupati yang menjabat saat itu yaitu sdr. RA (Tahun 2011) menandatangani SK tunjangan perumahan tersebut, dan selanjutnya pada saat IS menjabat sebagai Bupati Tahun 2012 s/d 2015.

HC mendesak sdr.lS untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati terkait dengan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Natuna sesuai dengan draft SK yang dibuat oleh sdr.MM selaku Sekwan, yang besaran tunjangannya mengikuti tahun sebelumnya (Th.2010).

RA (Bupati Kab. Natuna 2010 s/d 2011) bersangkutan selaku Bupati Natuna Tahun 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Natuna walaupun mengetahui kalau pemberian tunjangan tersebut tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

IS (Bupati Periode 2012 sd 2015)
Bahwa yang bersangkutan selaku Bupati Natuna Tahun 2012 s/d 2015 telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kab. Natuna walaupun mengetahui pemberian tunjangan tersebut tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Sedangkan tersangka MM (Sekretans DPRD Kab. Natuna / Sekwan, 2009 s/d 2012).

Untuk memenuhi permintaan sdr.HC, yang bersangkutan menyusun dan mengusulkan draf SK. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang besarannya ditentukan sendiri tanpa mekanisme yang seharusnya dan tanpa memperhatikan besaran kewajaran harga setempat.

SY (Sekda periode 2011 s/d 2016).Selaku Sekda Kab. Natuna (Ketua Tim TAPD) tidak pernah melakukan pembahasan dan penilaian (survey) terhadap kewajaran harga setempat terkait tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sehingga tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, SY memaraf SK yang diterbitkan oleh Bupati saat itu tentang besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggaran DPRD.

Perbuatan para tersangka merugikan keuangan negara dan dijerat dengan pidana pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

Rikyrinovsky/
Rilis Pers Kajati Kepri

Please follow and like us:

  • 0

DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN