Brigjen Pol Didi Haryono: Personil Polda Kepri Harus Ingat 4 Pilar Kenegaraan


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga menerangkan Tentang Kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan, NKRI dan Kebhinekaan kepada Personel Polda Kepri.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 wib bertempat di Graha Lancang Kuning Polda Kepri di hadiri oleh Waka Polda Kepri Brigjen Pol Drs. Didi Haryono, SH, MH, Narasumber dari Lemhanas Brigjen Pol Drs. Mulyatno, Irwasda Polda Kepri, para pejabat utama Polda Kepri, serta para personel Polda Kepri.

Dalam sambutan Kapolda Kepri yang dibacakan oleh Wakapolda Kepri menyampaikan semua Personel Polda Kepri telah punya cukup bekal mengenai wawasan kebangsaan. Namun tentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan ke depan, kita akan diperhadapkan dengan praktik-praktik dan mungkin akan banyak sekali hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita ketahui dan dapatkan.

Untuk mempersiapkan semua itulah acara ini diadakan. Acara ini juga tidak terlepas dari kesepakatan kita bersama sebagai sebuah Bangsa, yaitu bahwa kita hidup dalam sebuah negara yang punya empat pilar kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Empat pilar tersebut akan menopang usaha kita untuk mencapai bangunan kebangsaan dan seluruh cita-citanya yaitu Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera yang merupakan cerminan dari kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan di seluruh daerah tanpa kecuali.

Saat ini di Negara kita khususnya, wawasan kebangsaan menjadi suatu hal yang tidak populer, baik di kalangan generasi muda maupun golongan masyarakat lainnya. Telah berkembang fenomena sifat yang individualistis, Solidaritas kelompok yang sempit dengan berlatar belakang suku, agama, ras dan adat istiadat maupun kelompok kepentingan lainnya.

Berbagai masalah kebangsaan yang timbul belakangan ini akan dapat diatasi secara beradab dan elegan apabila terdapat toleransi dan kebenaran tidak lagi menjadi monopoli mayoritas. Dalam penyelesaian setiap permasalahan seyogyanya dapat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, bukan melalui tekanan yang diciptakan melalui aksi anarkis.

Bahkan, maklumat Indonesia mengatakan tidak ada yang boleh memonopoli kebenaran, dan kebenaran seharusnya tidak diperoleh melalui pendekatan mayoritas, melalui voting, misalnya. Upaya memperoleh kebenaran melalui cara-cara tersebut mengakibatkan kebenaran menjadi milik kelompok yang paling banyak, paling besar, paling kaya, dan paling kuat. Budaya kita masih memberi peluang untuk memperjuangkan kebenaran melalui cara-cara yang santun dan elegan.

Cara pandang kita terhadap wawasan kebangsaan harus dilakukan secara menyeluruh. Bangsa yang besar seperti Indonesia, yang memiliki kurang lebih 17 ribu pulau, baik yang besar maupun kecil, yang terhampar dari ujung Aceh sampai Papua, seperti luas dataran Eropa dari London sampai Ankara, harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Salah satu isu pembangunan yang banyak meminta pemikiran saat ini adalah kesenjangan sosial dan kesejahteraan antar daerah.

Kita bisa melihat perbedaan kemajuan daerah yang satu dengan yang lain. Dalam wawasan kebangsaan hal ini seharusnya tidak terjadi.Bahkan, kenyataan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang sama terdapat jarak ekonomi yang terlalu lebar di antara warganya.

Amat sulit membangun solidaritas antara dua masyarakat yang terlalu jauh jarak social-ekonominya ini, khususnya jika kita memahami arti bangsa sebagai kehendak untuk bersatu. Pengalaman menunjukkan bahwa kesenjangan social dan kesejahteraan bisa berdampak dengan cepat ke bidang politik dan akhirnya ke bidang keamanan.(*)

Sumber : Humas Polda Kepri







KADIN _ FORPI