Inilah Besaran Kas Negara dari Denda Tilang di Kejari Batam


PEMPROV KEPRI

Please follow and like us:

  • 0

Wartakepri.co.id, Batam – Angka pelanggaran lalu lintas di Kota Batam sejauh ini terbilang sangat tinggi. Jika di rata ratakan, ada 600 kasus pelanggaran lalu lintas per bulan. Tingginya angka pelanggaran itu pun berdampak pada aliran dana ke kas negara dari denda tilang yang lumayan besar.

Jika dihitung selama tujuh bulan setoran ke kas negara yang dikirim melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dari perkara tilang itu cukup lumayan besar. Uang tersebut berasal dari denda tilang. Bila di total ada 4.200 kasus pelanggaran lalu lintas pada Januari–Juli 2017. Dengan kalkulasi perhitungan minim, 600 kasus per bulan dikali 7 bulan dikali Rp.100.000 per kasus, Maka selama tujuh bulan dapat di setoran ke kas negara mencapai, Rp.420.000.000 juta.

Uang sebanyak itu berasal dari warga yang terbukti melakukan pelanggaran di jalan raya. Mereka wajib membayar denda sesuai dengan jenis pelanggarannya, sesuai putusan sidang Pengadilan Negeri Batam, mereka bisa membayar tilang di kejaksaan.

’’Setiap bulan uang yang disetor ke kas negara dari denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas memang cukup besar,’’ kata Bety, salah seorang pemerhati sosial dan lingkungan, Sabtu ( 8/9/2017) di PN Batam saat memantau pengambilan nomor persidangan dan pembayaran.

Menurutnya, pembayaran denda tilang paling banyak dilakukan setiap Jumat. Terlihat dengan loket pembayaran tilang di Kejari Batam sendiri, tanpa ada terlihat dari pihak Bank.

“Lihat saja, saat pembayar tilang sangat membeludak, dan tidak terlihat pegawai Bank,” ujar Beti.

Bentuk pelanggaran tilang beragam. Mulai tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK) saat berkendara, kaca spion motor tak ada hingga serobot lampu merah. Besaran jumlah denda yang terpampang di papan pengumuman PN Batam sangat bervariasi mulai Rp 80 ribu sampai Rp 200 ribu, sesuai jenis pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lain halnya dengan warga yang kena tilang, ia mengaku harus membayar denda Rp.150 ribu hanya karena serobot lampu merah. Sementara warga yang lain mengaku karena tidak pakai kaca spion dendanya Rp100 ribu.

“Saya hanya serobot lampu merah harus bayar Rp.150 ribu. Dan saya juga hanya tak pakai kaca spion denda Rp.100 ribu,” ujar kedua warga, sambil menunjukan selembar kertas bukti denda tilangnya.

 

( Nikson Simanjuntak )

Please follow and like us:

  • 0

DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN