Kurangi Kemiskinan, Kepala Bappenas Dorong Penggunaan Dana Desa


PEMPROV KEPRI

Please follow and like us:

  • 6

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, gini rasio cenderung mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai kenaikan tertinggi pada 2013 hingga 0,413 dari sekitar 0,39 di tahun-tahun sebelumnya. Gini Rasio adalah angka ketimpangan atau tidak merata yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

Karena angka ketimpangan tinggi itulah, maka pemerintah mencoba berupaya mengurangi kemiskinan ekstrem dan jurang ketimpangan yang menganga.

Upaya pengurangan itulah sedang dilakukan pemerintah dan disampaikan oleh Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang berlangsung di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/9/2017).

Langkah itu seperti dengan meningkatkan akses layanan dasar dan melakukan pemerataan layanan publik. Seperti, pendidikan, dan kesehatan, sehingga 40% kelompok masyarakat terbawah memiliki kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya.

“Intervensi pemerintah terhadap perekonomian itu berfokus pada peningkatan taraf hidup 40% kelompok termiskin. Pada pemenuhan layanan dasar untuk mereka,” tambahnya.

Intervensi pemerintah dalam pemenuhan layanan dasar terhadap 40% kelompok terbawah bukan tanpa alasan, Menteri Bambang mengungkapkan, ada beberapa faktor pendorong ketimpangan.

“Pertama, ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar di mana anak-anak miskin tidak mendapatkan kesempatan awal yang adil dalam hidup mereka. Kedua, ketimpangan kualitas pekerjaan dimana masyarakat miskin terjebak pada pekerjaan informal, produktivitas dan upah rendah akibat kurangnya kesempatan meningkatkan keterampilan,” katanya.

Lalu, ketiga, Bambang mengatakan, ketimpangan pendapatan dan aset, yang banyak disebabkan sebagian besar orang kaya mudah menyembunyikan asetnya dan rendahnya kepatuhan membayar pajak.

Keempat, ketiadaan jaring pengaman ketika terjadi guncangan, yakni tiadanya jaminan sosial dan kesehatan bagi penduduk miskin yang sangat rentan sehingga mudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan ketika terjadi krisis, bencana alam atau sakit.

Dalam kondisi itulah, pemerintah pun memfokuskan kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Menteri Bambang menyatakan, ada beberapa fokus kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan angka ketimpangan, yakni meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik.

“Seperti perbaikan administrasi kependudukan, sanitasi, air bersih serta mendorong DAK-Dana Desa untuk perbaikan kemiskinan pedesaan. Pemerintah juga berupaya mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu, seperti meningkatkan subsidi beras bernutrisi, subsidi listrik, bantuan perumahan,” ujarnya.

Penciptaan pekerjaan produktif, Bambang melanjutkan, juga menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pendapatan 40% kelompok terbawah sehingga mengurangi ketimpangan ekstrem seperti meningkatkan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, pendidikan vokasi, serta memperluas akses enterpreneurship.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Tony S juga mengungkapkan bahwa adanya ketimpangan di negara berkembang merupakan hal yang wajar. Dia merujuk pada teori pembangunan Simon Kusnetz (kurva kusnetz), di mana pertumbuhan ekonomi tertinggi di sebuah negara akan memunculkan problem kesenjangan.

Namun di titik tertentu angka ketimpangan akan mengalami penurunan jika pendapatan perkapita penduduk kelompok terbawah semakin meningkat secara perlahan. Yang harus dilakukan pemerintah menghadapi kondisi saat ini, menurut Tony, adalah melakukan kerja bersama, diawali dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek.

“Selain infrastruktur juga terus dilakukan implementasi program BPJS, pendidikan, kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Infid Sugeng Bahagijo menegaskan, baru pertama kali dalam sejarah pemerintah secara tegas mengukur diri sendiri dengan ukuran ketimpangan, jika sebelumnya hanya mengukur kemiskinan dan pengangguran. “Jadi sesungguhnya arah kebijakan pemerintah Jokowi sudah benar,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sugeng juga mengusulkan sejumlah program yang diharapkan bisa menurunkan ketimpangan. Yakni, kata dia, menyetarakan perolehan ajak dengan profil ekonominya. Lalu, kata dia, meninjau ulang bobot kementerian/lembaga.

“Selain itu juga melakukan open education yang maksudnya membuka akses yang lebih luas pada kesempatan pendidikan,” katanya. (*)

Rikyrinov/(jpp Kominfo)

Please follow and like us:

  • 6

DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN