Krisis PLN Batam: Silahkan Pihak Manapun Untuk Tunjuk Tim Audit Lain Jika Diperlukan


Please follow and like us:

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemadaman bergilir yang dilakukan bright PLN Batam  ‎selama beberapa hari terakhir menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. 

Pasalnya, kondisi keuangan anak perusahaan PT PLN Persero ini terus memburuk  karena menjual listrik di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP). 

Akibatnya, bright PLN Batam tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional mereka. Pelanggan PLN khususnya sektor rumah tangga terjadi pemadaman  bergilir sejak tanggal 4 September 2017 lalu.

Pemadaman yang tidak ada batas waktu ini terjadi dua hingga tiga kali sehari  dengan durasi dua hingga tiga jam.  Agar tidak mengganggu iklim investasi di Batam, pemadaman tidak menyasar sektor bisnis dan industri. 

“Kami berupaya ‎semaksimal mungkin, sektor bisnis dan industri akan kami prioritaskan (tidak ada pemadaman),” ujar Manajerof Public Relations bright PLN Batam, Bukti Panggabean, Minggu (10/9/2017). 

Terkait komentar anggota DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja yang meminta adanya  audit, PLN Batam mempersilahkan masyarakat untuk menunjuk lembaga  ataupun auditor . 

“Kami bukan menantang, kalau itu yang terbaik dari pemerhati ‎publik kami setuju,” bebernya.

Karena lanjut Bukti, pemadaman bergilir akibat buruknya keuangan PLN Batam  bukan akal-akalan. Selain audit internal perusahan dan audit dari PLN Persero, 

brigt PLN Batam juga diaudit oleh auditor publik sekelas Price Waterhouse Coopers (PWC). 

“Saat ini, kami juga diaudit oleh BPK dan BPKP,” ungkapnya lagi.

Hasil audit tersebut katanya, sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi  ‎Kepri. Dalam laporan tersebut dibuka secara gamblang keuangan PLN Batam,  tidak ada yang ditutup-tutupi.   

Karena itu, PLN Batam meminta kepada pemerintah agar diberikan solusi, sehingga keandalan listrik yang selama ini dinikmati masyarakat Batam dan sekitarnya bisa tetap terjaga. Apalagi, harga yang diminta PLN Batam masih jauh dari harga yang diterapkan pihak PLN Persero. 

“Tarif rumah tangga yang ‎diperjuangkan PLN Batam Rp1.220/kWh, sedangkan tarif persero sudah mencapai Rp1.467/kWh,” beber Bukti.

Karenanya, jika PLN Batam diambil alih oleh PLN Persero seperti di Tarakan,  Kalimantan Utara, Pengelolaannya tidak mandiri dan dinamis seperti sekarang  ini. Managemen, tarif serta regulasinya akan berlaku seperti Nasional. 

“Akan jauh  dari tarif yang kita perjuangkan,” bebernya.

Bila dipegang persero, rentang kendali pelayanannya akan semakin panjang.  Bila ingin melakukan penambahan jaringan akan membutuhkan waktu yang  lama.  

“Seluruh kebijakannya akan bergantung pusat, tak bisa lagi diselesaikan di  ‎Batam,” katanya.(*)

Rilis : PLN Batam

Please follow and like us:

  • 0






KADIN _ FORPI


Custom Search