Peresmian Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Batam‎


DPRD BATAM

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Adi Wibowo saksikan peresmian dan penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Batam, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pencanangan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, DR.Syahlan SH. MH, Selasa (26/9/2017), juga disaksikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jepridin beserta undangan dari Kodim, Lanal, Wadayon Marinir 10, Mayor Kharis, Kapolsek Batam Kota Kompol Firdaus, Anggota Komisi 1 DPRD Batam, Li Khai serta hakim, pegawai PN Batam dan tamu undangan lain.

Syahlan, Ketua Pengadilan Negeri Batam SH. MH menyampaikan, seiring tuntutan zaman, Pengadilan Negeri Batam dituntut untuk dapat menunjukkan kemampuannya mewujudkan instansi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Reformasi birokrasi menjadi langkah yang diambil Pengadilan Negeri Batam dalam melakukan penataan sistem untuk mencapai peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan publik.

“Untuk itu, Zona Integritas sangat perlu kami canangkan sebagai bentuk komitmen kami untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Wilayah Bebas dari Korupsi diwujudkan ketika sebuah instansi dapat memenuhi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah birokrasi bersih dan melayani sangat ditentukan oleh pelaksanaan pelayanan publik,” kata Syahlan.

Perlu juga kami sampaikan bahwa ini adalah program pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) serta badan badan yang selalu mengupayakan meningkatkan kinerja untuk peradilan yang Agung.

Sesuai dimulainya pencanangan dalam Blue print tahun 2003, kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2010 – 2035, untuk jangka panjang.

Sehingga ada 7 (Tujuh ) area ini dan terdapat tiga Fungsi diantaranya Pengarah (driver), Penggerak dan Hasil (result).

Kemudian dituangkan dalam kriteria 7 ( Tujuh ) area penilaian akreditasi antara lain Kepeminpinan dan Menejemen, Kebijakan Pengadilan, Sumber daya manusia (SDM), Penyelenggara persidangan, Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dan Pelayanan Pengadilan yang terjangkau,” terang Ketua PN Batam, Syahlan. (*)

Tulisan : Nikson Simanjutak

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0
PEMPROV KEPRI
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN




DINKES