Setuju Disegel, Ketua Komisi III DPRD Batam Dorong Gojek Urus Izin ke PTSP


DPRD BATAM

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Nyanyang Haris Pratamura selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Batam setuju dengan penyegelan kantor usaha Go-Jek dan Grab oleh tim gabungan, Selasa (3/10/2017) kemarin. Nyanyang mengatakan, penyegelan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab akibat.

“Kami apresiasi Dishub melakukan penyegelan kantor aplikasi online. Kan sudah dikasih kelonggaran waktu, tapi tak diurus juga,” kata Nyanyang.

Menurut dia, jika ingin berusaha dengan nyaman, mengembangkan Batam. Dan dalam tujuan untuk memajukan ekonomi Batam, soal perizinan memang harus diutamakan.

Nyanyang pun mendorong agar urusan perizinan baik ke Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam atau ke Provinsi Kepri bisa segera diurus.

” Ya diikutilah aturan yang sudah ditetapkan. Diurus perizinannya. Ini kan sudah ada aturannya,” ujar dia.

” Lain hal kalau memang belum ada aturannya. Tapi yang sekarang inikan sudah menyelenggarakan, tapi izinnya yang tidak ada,” sambung Nyanyang.

Sama seperti Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, Nyanyang juga mengaku tak tahu, apa alasan yang membuat pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi di Batam (kendaraan roda empat), enggan mengurus perizinan itu.

” Tidak tahu saya apa alasannya,” kata dia.

Namun yang jelas, dari sejak awal Pemerintah Kota Batam memang sudah mengimbau, agar pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi itu mengurus perizinannya. Entah pembukaan cabang di Batam atau izin sewa khusus, dan lainnya.

” Kalau sudah sistem berbasis aplikasi, tujuannya memang untuk mempermudah. Tapi soal perizinan harus diutamakan,” ujar Nyanyang. (*)

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0
PEMPROV KEPRI
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN




DINKES