Ryas Rasid : Mestinya BP Batam di Bawah Kementerian Dalam Negeri, Bukan Menko Ekonomi


Please follow and like us:

  • 6

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Public Hearing Menuju Batam Maju dan Gemilang yang ditaja DPRD Provinsi Kepri dihadiri tokoh tokoh lama Batam yang sangat mengetahui pertumbuhan Batam mulai dari hutan hingga menjadi sebuah kota madya.

Public hearing ini dalam undangannya Ketua DPRD Batam dan Mantan Wakil Gubernur Kepri Soeryo Respationo. Namun dua tokoh ini tidak hadir, tapi kehadiran Profesor Ryaas Rasid dan Wakil Walikota menjadi bintang dalam pertemuan tersebut.

Seperti ungkapan Amsakar Ahmad yang menilai Batam saat ini membutuhkan peraturan pemerintah untuk menentukan tugas dan wewenang antara Pemko Batam dan BP Batam.

“Apasih susahnya bagi pemerintah pusat untuk membuat satu regulasi yang mengatur kinerja antara BP Batam dan Pemko Batam. Bertahun-tahun masalah tumpang-tindih kewenangan ini dibiarkan berlarut-larut. Regulasi yang dibuat malah “meledakkan” Batam, memangnya kita bekerja ini ingin memajukan Batam atau menghancurkan Batam,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dengan suara lantang sambil berdiri, dalam Public Hearing Menuju Batam Maju dan Gemilang yang ditaja DPRD Provinsi Kepri, Juamt (13/10/2017) di Sahid Hotel, Batamcentre.

Amsakar dinobatkan sebagai salah seorang narasumber dalam acara tersebut, berdampingan dengan Prof Ryas Rasyid, DR Nuryanto, mantan PJS Gubernur Kepri dan dipandu oleh Taba Iskandar sebagai moderator.

Dibeberkan Amsakar, ia sudah sangat lelah menyampaikan permasalahan Batam ini kepada pejabat-pejabat negeri, dari level tertinggi hingga ke kalangan aktivis dan mahasiswa.

“Pemerintah bukan tidak mengetahui persoalan Batam. Karena memang sudah tak terhitung lagi permasalahan ini kami sampaikan. Setiap ada kesempatan pasti kami sampaikan, bahkan sudah menjadi topik utama di sejumlah media nasional,” sebutnya.

Saking sudah babak-belurnya Batam, Amsakar mengatakan Pemko Batam bahkan menawarkan diri untuk dibubarkan, asalkan perekonomian Batam ini bisa tumbuh sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Bukan sekedar menyampaikan, kami juga menawarkan kepada pemerintah pusat sejumlah solusi, salah satunya kami minta agar Pemko Batam ini dibubarkan, tapi tidak juga,” jelas Amsakar.

Ditambahkannya, jika ini terus dibiarkan, maka akan menghancurkan Batam, karena saat ini ekonomi Batam sudah mencapai pada titik nadirnya.

“FTZ terus diberlakukan, tapi hal itu membuat kerugian negara hingga belasan triliun rupiah. Dari hasil audit BPKP Kepri, tahun 2016 itu negara dirugikan hinggan 19,7 triliun dari hasil pajak yang seharusnya masuk, tapi karena status FTZ hal itu tidak bisa dipungut. Sementara penghasilan non pajak yang berhasil dipungut hanya 800 miliar. Angka ini bahkan tidak cukup untuk biaya oprasional BP Batam,” katanya.

Amsakar berharap pemerintah pusat cepat mengambil langkah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk sejumlah titik di Batam.

“Ini yang menjadi arahan dari Presiden dan ini yang menurut perhitungan kami hemat biaya. Sambil mempersiapkan, memantapkan dan membedah hal tersebut, FTZ terus diberlakukan,” katanya.

Prof Ryaas Rasyid, memaparkan permasalahan Batam ini timbul seiring dengan ditetapkannya Batam Sebagai Kota Otonom.

“Sebenarnya konsep awal Batam ini adalah kota industri, yang artinya di Batam ini hanya ada perusahaan dan tenaga kerja. Ia diciptakan memang untuk menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Tapi seiring waktu, dengan adanya otonomi daerah dan Batam ditetapkan sebagai salah satu kota otonom, maka dengan begitu tujuan Batam tentunya berubah sebagai kota pemerintahan. Nah, memang dua hal ini saling bertolak belakang dan tak akan bisa berjalan beriringan, jika keduanya memiliki kewenangan dan tugas yang saling tumpang tindih. Harus ada salah satu yang dikorbankan, artinya ada salah satu yang dipersempit kewenangannya dan menjadi bagian dari pemerintahan yang satunya,” papar Ryaas Rasyid.

Disindir Ryaas, mestinya BP Batam itu juga di bawah Menteri Dalam Negeri, bukan dibawah Kementerian Ekonomi.

” Inilah yang sulit jika beda kementerian dan target pengembangannya,” kata Ryas.

Mantan Menteri Otonomi Daerah ini juga telah menyiapkan lima opsi untuk memajukan Batam. Salah satunya, pangkas wewenang Pemko Batam hingga pemko hanya mengurus masalah pelayanan publik (masyarakat) dan administrasi masyarakat.

“Opsi kedua Bubarkan Pemko Batam, sehingga hanya ada BP Batam saja di Batam ini, dan kembalikan Batam ketujuan awalnya sebagai daerah industri. Atau Jadikan BP Batam bagian dari pemerintahan di Batam dibawah naungan Pemko Batam yang khusus mengurus industri. Opsi berikutnya, pemetaan Batam untuk kwasan KEK, sehingga kawasan KEK itu wewenangnya BP Batam dan diluar KEK wewenang Pemko Batam,” tegas Ryaas Rasyid.

Setali tiga uang, Nuryanto yang sempat menjadi PJS Gubernur Kepri juga merasakan carut-marut regulasi di Batam. Ia memaparkan, pemerintah pusat saat ini sedang menggodok aturan yang akan ditetapkan di Batam.

“Arahnya ke KEK, tapi tentunya akan lebih spesifik lagi, sehingga masihng-masing memiliki porsi sesuai dengan bidangnya,” jelas Nuryanto.

Ketua DPRD Kepri, Dr Amir Hakim Siregar menjelaskan, diadakannya Public Hearing ini guna menjawab permasalahan-permasalahan Batam, yang bukan saja ditanyakan oleh masyarakat umum, pelaku usaha dan ekonomi, tapi juga menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah di Kepri ini, mulai dari Batam hingga pemerintah provinsi.

“Kita berharap hasil hearing ini dapat menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang akan diambilnya, terkait penyelesaian masalah Batam ini. Dan itu harus cepat, karena memang perekonomian Batam ini semakin terpuruk dan berimbas pada ekonomi nasional,” jelasnya.(*)

Video 1 : Pendapat Ryaas Rasyid.

Video 2 : Wakil Walikota Batam Meradang.

Penulis : Anto
Editor : Dedy Swd

Please follow and like us:

  • 6

PEMPROV KEPRI
DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN