Meski Butuh, Program Tol Laut Anambas Terhambat. Ini Sebabnya


Please follow and like us:

  • 6

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Permasalahan bidang kelautan, termasuk perkembangan kelistrikan dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kepulauan Anambas, dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Anambas, Jumat (27/10/2017) sore.

Dalam rapat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anambas, Usman menuturkan masalah utama yang menghambat program tol laut adalah banyaknya barang pengguna jasa yang rusak dan hilang. Namun Pelni selaku operator kapal tol laut, tidak mau bertanggungjawab terhadap adanya kerusakan maupun kehilangan tersebut.

“Pelni sebagai operator lepas tangan,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Usman, adanya kapal tol laut telah mampu mengatasi permasalahan minimnya ketersediaan sembako yang dirasakan masyarakat. Artinya, meski belum optimal, program tol laut masih sangat dibutuhkan di Kabupaten Anambas.

“Perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan antara wilayah yang dilalui untuk mengetahui perkembangan tol laut,” kata dia.

Kadis Perikanan, Pertanian dan Pangan, Catharina Drew mengatakan potensi kelautan dan perikanan di Anambas sangat besar, khususnya potensi Ikan Napoleon. Terkait penjualan Ikan Napoleon ke luar negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan kebijakan.

Yaitu, sambung dia, dengan memberikan kuota ekspor sebanyak 10.000 ikan dalam satu tahun dengan persyaratan kapal yang digunakan untuk ekspor harus berbendera Indonesia atau telah memiliki izin yang sah.

Menurutnya, ekspor yang berlangsung di Anambas selama ini dijalankan oleh kapal berbendera China dan Hong Kong. Belum ada kapal berbendera Indonesia berminat mengirim Ikan Napoleon ke Hong Kong. Sehingga, semenjak adanya kebijakan tersebut pada Mei 2017 lalu, belum ada pihak yang mengirim Ikan Napoleon ke China maupun Hong Kong.

“Oleh sebab itu, Dinas Perikanan Anambas perlu bantuan dari Kemenkopolhukkam untuk mencarikan solusi mengenai penjualan Ikan Napoleon yang statis,” jelasnya.

Perwakilan Dinas ESDM Provinsi Kepri, Rio, mengatakan untuk ketersediaan BBM di Anambas, khususnya di wilayah Jemaja saat ini masih dalam tahap perizinan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

“Soal BBM, masih dalam tahap perizinan,” ungkapnya.

Sementara itu, Laksda I Nyoman Nesa mengatakan bahwa kepedulian Pemda Anambas terkait ketersediaan sembako khususnya yang berhubugan dengan tol laut sangat baik dan perlu dilanjutkan serta dicontoh oleh OPD lain. Soal kerusakan dan kehilangan barang milik pengguna jasa tol laut dapat dilaporkan melalui aparat maupun dinas yang berwenang dengan memperhatikan prosedur dan menyertakan fakta serta bukti.

Guna mengembangkan infrastruktur di Anambas, kata dia, seluruh unsur yang ada diharapkan bisa bekerjasama dan saling mendukung demi tercapainya fasilitas yang memadai di Anambas. Khusunya untuk Pemkab Anambas, diharapkan bisa mengupayakan tersedianya infrastruktur yang berkualitas tanpa harus menunggu keluhan atau demo dari masyarakat.

Bupati Anambas, Abdul Haris menerangkan hingga saat ini upaya Pemkab Anambas untuk mengadakan BBM satu harga di Anambas, yaitu berkoordinasi dan memberikan surat rekomendasi kepada DPD, Kemenko Kemaritiman, dan DPR untuk menyediakan Depo Pertamina di Anambas.

“Kita telah upayakan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tutupnya. (rama)

Editor : Ichsan

Please follow and like us:

  • 6

PEMPROV KEPRI
DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN