Lahan Pantai dan Laut di Kuda Laut di Meral Resmi Milik Pribadi, Puluhan Nelayan Protes


DPRD BATAM

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Puluhan Masyarakat Nelayan tradisional Kuda Laut menggelar aksi protes eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Jumat (17/11/2017) lalu di bibir pantai Kuda Laut, Baran, Kecamatan Meral, Senin (20/11/2017) pagi.

Para nelayan tersebut memprotes atas sikap pihak pengadilan yang melakukan ekesekusi tanah, pantai beserta laut di kawasan Kuda Laut atas dasar gugatan dari salah seorang yang mengakui lahan, pantai beserta laut di tempat tersebut.

Ketua Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Baran sejahtera yang juga sebagai anggota KTNA Kabupaten Karimun, Ajis mengatakan mereka menolak keras eksekusi yang dilakukan dan akan mengajukan protes kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut.

“ Kalau sampai terjadi eksekusi terhadap lahan, pantai dan laut tempat kami mencari ikan sehari-harinya, kami akan buat surat tembusan dan melakukan unjuk rasa pada pihak BPN, karena sudah puluhan tahun kami mencari ikan di tempat ini, yang kami tau ini milik negara,” kata Ajis saat diwawancarai wartawan.

Ajis juga mengatakan, orang yang selama ini mengakui lahan ini tidak pernah memberitahukan kepada para nelayan yang tinggal di tempat ini dan tidak melibatkan RT, Lurah, Camat dan tokoh masyarakat. Begitupun saat diminta untuk menunjukkan surat-suratnya.

“Tau-tau pihak pengadilan langsung datang untuk melakukan eksekusi tempat ini dan mengatakan ini lahan si A si B, kami tidak pernah diberitahu dan tidak melibatkan RT Lurah Camat dan tokoh masyarakat. Tanah ini 35 tahun tidak pernah dapat dibangun sebab ini dulu lahan bakau dan mangrove,” ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pihak Nelayan, Edwar Kelvin SH mengatakan bahwa timbul keanehan pada sita eksekusi yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Karimun, karena menurutnya, untuk melakukan sita eksekusi harus dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah dan batas-batas yang ingin disita.

“ Sita eksekusi sesuai surat edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1962 tentang cara peletakan sita harus dilakukan pencocokan terhadap bidang tanah dan batas-batasnya. Namun saat dilakukan penyitaan, pihak pengadilan hanya duduk-duduk di pantai sini saja, tidak diukur, karena apa? sebab ini laut dan tidak bisa diukur, laut juga tidak bisa disita karena ini milik negara,” ujar Kevin sapaan akrabnya.

Untuk masalah tanah Ia menjelaskan bahwa, menurut Kepres nomor 32 tahun 1990 pasal 14 dan peraturan Presiden RI nomor 51 tahun 2016 mengatur 100 meter dari bibir pantai tidak bisa dijadikan hak milik apalagi laut. Karena bibir pantai dan laut dikuasai negara.

“ Tapi boleh digunakan apabila sudah turun temurun dan kepentingan umum, jadi bukan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Atas eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan, Kevin menuturkan pihaknya akan mengajukan perlawanan dan melaporkan penetapan sita eksekusi ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan terhadap Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan di atas laut, Ia juga akan menyurati Kanwil BPN Provinsi serta Kementrian Agraria dan tata ruang serta DPRD Karimun. (*)

Sumber: Lendoot.com

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0
PEMPROV KEPRI
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN




DINKES