Dewan Jaminan Sosial Nasional Gelar Redaktur Metting Bersama Wartawan Natuna


DPRD BATAM

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengadakan pertemuan atau Redaktur Metting bersama para wartawan Natuna, di RM Sisi Basisir Ranai, Senin malam (27/11/2017) sekitar pukul 19.30 Wib.

Redaktur Metting bersama para Jurnalis merupakan bagian dari edukasi publik, yang rutin diselenggarakan oleh DJSN di daerah-daerah. Natuna merupakan yang ke- empat kali diadakan setelah Mataram, Riau dan kabupaten Marauke.

Kegiatan Redaktur Metting bersama para wartawan sudah dimulai pada tahun 2013 bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Pers guna memberi edukasi dan pemahaman dalam bidang jaminan sosial nasional.

Pada kesempatan itu, hadir anggota DJSN anggota Komisi Kebijakan, dari unsur pekerje serikat buruh, Rudi. Anggota DJSN dari komisi monitoring dan evaluasi, Dr Taufik. Ketua Serikat OPSI, Timbul Siregar dan beberapa orang staf.

Anggota DJSN dari tokoh unsur ahli, Ahmad Ansyori dalam perkenalanya mengatakan, saat ini DJSN sedang mengadakan kegiatan edukasi di kabupaten Natuna. Hal ini bertujuan untuk mensukseskan program jaminan sosial nasional di daerah-daerah khususnya Natuna.

Ia berharap melalui kegiatan Redaktur Metting bersama para wartawan Natuna bisa memberi edukasi kepada masyarakat, tentang pentingnya keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional baik itu, bidang jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan.

” Saya berharap teman-teman media Natuna, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya keberadaan jaminan sosial nasional, baik kesehatan dan ketenagakerjaan. Sebab dari medialah masyarakat akan tau tentang program-program tersebut”, paparnya.

Beberapa hal yang akan didiskusikan dalam kesempatan itu, diantaranya landasan pilosofi jaminan sosial, dan hal-hal yang terkait dengan masalah penidakan dan pelayan dalam program jaminan sosial.

Kemudian ada juga, hal-hal yang berkaitan dengan temuan dilapangan oleh DJSN terkait, pelayanan dalam bidang sosial jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Hal tersebut, akan dibahas langsung bersama Bupati Natuna bersama SKPD terkait, di Natuna Hotel.

Diterangkan, Ahmad Ansyori, bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Pasal 6 s.d. Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Sebagai lembaga penunjang eksekutif, DJSN bertanggung jawab kepada Presiden.

DJSN merupakan lembaga pemerintahan tambahan, yang saat ini oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara disebut sebagai lembaga non struktural (LNS).

DJSN merupakan pengawas eksternal BPJS, yang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program JKN dan kesinambungan SJSN. 

Kewenangan DJSN dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan JKN mencakup hingga pemantauan dan penilaian kesehatan keuangan BPJS Kesehatan (Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004).

Keberadaan DJSN dikukuhkan dengan Perpres No. 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota DJSN. 

Sedangkan Fingsi dari DJSN adalah, berdasarkan Undang-Undang SJSN menetapkan bahwa DJSN berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. (Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004).

Sinkronisasi penyelenggaraan SJSN adalah proses agar setiap unsur dari SJSN berinteraksi secara tepat dan terpadu sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan SJSN. 

Sinkronisasi penyelenggaraan SJSN setidak-tidaknya mencakup kegiatan identifikasi permasalahan dan penyebab tidak sinkronnya interaksi masing-masing unsur dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing secara tepat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan SJSN, serta mencari solusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola penyelenggaraan SJSN.

Sedangkan daftar anggota DJSN priode 2014-2019. Pemerintah mengangkat 15 (lima belas) anggota DJSN dengan Keppres No. 165/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota DJSN Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. 

Kelimabelas anggota DJSN tersebut mewakili empat unsur, yaitu: dar unsur pemerintah (5 orang), organisasi pemberi kerja (2 orang),organisasi pekerja (2 orang), dan tokoh /ahli yang memahami bidang jaminan sosial (6 orang).

Diakhir perkenalanya, Ahmad Ansyori, menyampaikan tentang cita-cita pendiri bangsa Indonesia 72 tahun lalu, untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Pertanyaanya adalah, setelah 72 tahun itu, sudahkan masyarakat dan bangsa ni sejahtera. Bukankah masih banyak ditemukan orang ditelantar, bayi yang lahir dirumah sakit, disandra tidak bisa pulang kerena tidak mampu membayar biaya persalinan. Bukankan sering didengar ada semboyan orang miskin dilarang sakit.

” Inilah sekelumit persoalan yang ada dinegeri ini, dengan keberadaan DJSN kita ingin menghapus persoalan-persoalan itu, agar masyarakat dan bangsa ini benar-benar merasakan nikmat dari kemerdekaan, bukan tersandra oleh ketidak mampuan,” paparnya.

Salah satu, cita-cita Proklamasi pendiri bangsa ini adalah memberikan kesehahteraan kepada warga negaranya. Salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah jaminan sosial.

” Hari ini tidak layak lagi, kita dengar dan temukan kasus ada bayi dilahirkan tidak bisa pulang karena tidak ada biaya, Jika terjadi persoalan itu, ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk mengahirinya. DJSN selalu memantau setiap perkembangan pelayanan sosial yang terjadi di negeri ini,” tegas Ansyori.

Ansyori tidak menapik bahwa di lembaga yang ia naungi, masih banyak terdapat kekurangan dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak ditambah lagi dearah berupa kepulauan, tidak mungkin persoalan ini akan tuntas hanya mengandalkan pegawai BPJS. Untuk itu, peran media dan pemerintah diharapkan dapat mengsukseskan program sosial nasional tersebut.

” Saya percaya, peran rekan-rekan jurnalis merupakan profesi yang mulia bisa mengambil posisi untuk mencerdaskan masyarakat,” terangnya.

Dalam rangka memberi edukasi kepada masyarakat, tentunya yang bersangkutan harus paham, terlebih dahulu terhadap program yang akan disampaikan agar tidak salah kaprah dalam penyampaian kepada masyarakat dan publik.

Ansyori berharap peran media dalam memberikan pengawasan terhadap pelayan kesehatan di Natuna menjadi lebih baik. Sebab tidak dipungkiri jika ada laporan dari media tentang ketidak nyamanan dalam pelayanan kesehatan akan ditindak lebih cepat.

” Saya berharap rekan-rekan media di Natuna cepat tanggap, jika menerima laporan dari masyarakat atau pasien tentang rumitnya dalam pelayanan bidang kesehatan yang mengajukan klem, sehingga persolan itu mudah menjadi terang benderang,” pintanya.

Kemudian dalam profesi wartawan itu, memiliki naluri kecerdasan dan membaca situasi serta cepat memahami inti dari masalah. Hampir empat tahun Indonesia menjalani program DJSN, kami percaya kemampuan media untuk memberikan kontrol dan bimbingan dalam memaksimal pelayanan kesehatan.

” Saya berharap teman-teman media selalu memberikan tulisan kritis dan tajam dalam upaya untuk membenahi pelayanan jaminan sosial nasional di Indonesia, khususnya di Natuan agar menjadi lebih baik”, pinta Ansori. (*)

Sumber: Rilis/Ricky

Klik Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 0
PEMPROV KEPRI
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA
SPACE IKLAN




DINKES