Bupati Natuna Ajukan Penambahan 1.517 CPNS ke MenPAN-RB

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 21

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Bupati Natuna, Hamid Rizal berkunjung ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta, Jum’at (12/1/2018) pagi dengan maksud untuk berkoordinasi terkait beberapa hal kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Adapun kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017, hal Penyampaian Kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah.

Menyikapi surat diatas, Pemerintah Daerah melalui Surat Nomor 800/BKPP-PMIK/06/1/2018 menyampaikan bahwa kebutuhan CPNS yang diajukan oleh Kabupaten Natuna sejumlah 1.517 orang pada berbagai formasi.

Besarnya jumlah formasi CPNS yang diajukan mengingat beban kerja pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan diwilayah perbatasan semakin meningkat, sekaligus memberikan peluang terutama bagi para honorer sebagai peningkatan status dan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat luas untuk mengabdikan diri pada instansi pemerintahan.

Selain hal diatas, Bupati Natuna juga membahas upaya peningkatan penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Natuna yang sebelumnya mendapatkan nilai CC (Cukup).

Menurut beliau, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan-perbaikan terutama melalui peningkatan pemahaman bagi para aparatur di seluruh OPD dalam penyusunan program kerja secara lebih terarah, terukur dan terevaluasi secara berkala bagi meningkatkan penilaian LAKIP tersebut.

Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat utama bagi upaya pemerintah daerah untuk mengajukan dukungan program kerja ditingkat kementerian (Pemerintah Pusat) adalah hasil penilaian dan audit yang baik, sedangkan dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat sumber anggaran daerah yang tersedia sangat terbatas bagi mewujudkan percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Tempat terpisah, Sekretaris Daerah Natuna, Wan siswandi mengatakan, berdasarkan RPJP 2005-2025 menuju Natuna Makmur, Adil dan Sejahtera (MAS), telah memasuki tahap III, dimana kebijakannya mengacu pada peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pemberdayaan potensi secara bijaksana dengan memperhatikan aspek lingkungan dan penataan ruang.

Sambung dia, berdasarkan visi pembangunan daerah ‘Masyarakat Natuna Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan’, tugas seluruh OPD untuk menjabarkan dengan saling bersinergi antara sebuah program dengan program yang lain agar hasilnya menjadi lebih terarah melalui realisasi berbagai misi yang telah ditetapkan.

Terlepas dari penilaian yang ada, lanjutnya, program kerja seharusnya mengacu pada upaya mendisiplinkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran serta pemahaman terhadap program kerja harus utuh dan terarah.

Hal ini menjadi penting mengingat salah satu syarat Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan program kegiatan dari pemerintah pusat adalah hasil pengelolaan seluruh program kerja harus bernilai baik.

Oleh karenanya, sinergitas dari seluruh OPD dalam penyusunan rencana dan realisasi program kerja harus selalu bersinergi dan saling mendukung, berbagai dokumen penyelenggaraan pembangunan harus dapat dikemas secara lebih realistik dan terukur agar lebih memudahkan proses audit dan evaluasi. (Humas Natuna/Riky)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 21
SMART FREN

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA