Watimpres ke Natuna, Keran Ekspor Ikan Masih Dibatasi

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 21

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Masyarakat Natuna mengaku terbatas melakukan penjualan ikan napoleon sejak adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.37 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Sharif C Sutardjo selaku Menteri Perikanan dan Kelautan saat itu.

Padahal, banyak keramba ikan napoleon milik warga di Laut Natuna Utara yang siap panen untuk di ekspor. Namun terbentur dengan keputusan Menteri tersebut. Akibatnya, berkah dari tingginya populasi ikan napoleon ini tak dapat diberdayakan masyarakat setempat.

“Dulu kapal-kapal selalu mengangkut ikan napoleon dan kerapu. Karena terbentur adanya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, sekarang andalan ekspor kita hanya ikan kerapu,” kata Izhar Ketua Koperasi Maritim Natuna kepada wartakepri.co.id, Selasa (23/1/2018).

Menurut Izhar, napoleon atau yang dikenal dengan Hump Maori Head Wrasse ini, jika sudah besar harganya justru mengalami penurunan. Lagipula, di daerahnya ikan napoleon dan kerapu bukan termasuk jenis ikan yang langka.

Izhar menjelaskan bahwa hasil budidaya masyarakat setempat melimpah di keramba-keramba yang siap panen. Bahkan, jenis ikan napoleon inilah yang merupakan hasil budidaya primadona.

Ditempat terpisah, Dewan Pertimbangan Presiden, Subiantoro saat kunjungan kerja di kampung wisata Batu Kasah Cemanga Tengah, Kabupaten Natuna, menanggapi persoalan nelayan terhadap budidaya ikan napoleon yang merupakan primadona warga Natuna ini.

Kata dia, Natuna cukup mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Baik itu nelayan budidaya, maupun nelayan tangkap. Namun ada kendala, nelayan sekarang tidak bisa menjual ikan jenis napoleon ke eksportir karena belum dicabutnya izin ekspor jenis ikan tersebut.

Tentunya ini perlu dicari regulasi yang cepat dan tepat, agar ikan tersebut bisa kembali di ekspor guna perwujudan program nawacita Jokowi 2020, yakni masyarakat sejahtera. Artinya semua ini perlu terjalin kerjasama antar lintas sektoral, terutama Kementerian terkait.

“Harus ada kerjasama lintas sektoral,” imbuhnya.

Berkaitan dengan itu, warga berharap kepada Presiden Joko Widodo agar ada peningkatan penjualan dari budidaya dengan kuota yang seluas-luasnya dibanding sebelumnya hanya 3 ribu ekor yang tidak dapat menampung seluruh hasil budidaya warga.

Menurut Subiantoro, potensi wisata Natuna cukup bagus. Terutama wisata bahari, termasuk potensi perikanannya. Dilaut Natuna ini banyak sekali kapal dagang yang tenggelam, tentu merupakan potensi wisata bawah laut yang cukup mempunyai nilai jual.

“Potensi wisata di Natuna ini bagus. Terutama wisata bahari dan potensi ikannya,” ujar Subiantoro.

Tapi menurut dia lagi, pengembangan wisata Natuna harus seiring dengan kesediaan maskapai penerbangan berbadan lebar yang bisa mendarat di Natuna. Seperti pesawat 737 seri 800. Dengan demikian, harga tiket tidak terlalu mahal sehingga Natuna betul-betul bisa dijadikan daerah tujuan wisata.

Untuk percepatan, lanjutnya, Natuna tidak perlu memikirkan bandara baru dulu. Tapi cukup dengan bandara yang ada ditingkatkan kemampuan bobot landasannya. Landasan perlu dipertebal, sementara panjang dan lebar sudah layak didarati oleh pesawat yang berbadan lebar.

“Kita harus belajar dari Jogja, Pekanbaru, Pontianak dan masih banyak tempat lainnya. Bandara AURI yang dipergunakan untuk pesawat komersil bisa berjalan dengan baik, tentu Natuna juga menemukan hal yang sama,” ucapnya optimis.

Diketahui, rombongan kunjungan kerja Subiantoro ke kampung wisata di Natuna ini didampingi oleh Asisten I Bupati Natuna, Izwar Aspawi dan Kadis Budpar Erson. Hadir juga dalam robongan tersebut IGK Manila Watimpres beserta dua anggota tim BPK Jandarmadi dan enam orang anggota serta Kadis Perikanan Herman dan Kades cemaga Tengah. (M.Rikyrinovsky)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 21
SMART FREN

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA