Selama Transisi Keputusan FKPD Berlawanan Dengan Dirjen Perhubungan Darat

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 21

WARTA KEPRI .co.id, BATAM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Driver Online (DPP ADO) mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kota Batam, dalam pembahasan terkait polemik operasional Taxi Online di Kepulauan Riau khususnya Kota Batam.

Terkait pelarangan operasional Taxi Online pada masa transisi, dari kesepakatan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), tidak sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat.

http://wartakepri.co.id/2018/01/17/wktv-hasil-rapat-tertutup-fkpd-sementara-taksi-online-stop-beroperasi-di-batam/

kepada wartakepri.co.id dan para awak media dalam pertemuan tersebut, selaku Ketua Umum DPP ADO, Christiansen Ferary Wilmar mengatakan, dari hasil rapat bersama Dirjen Perhubungan Darat menekankan bahwa pada masa transisi Taxi online harusnya boleh beroperasi.

“Jadi razia yang dilakukan oleh Dishub dan Kepolisian pada masa transisi 2 Minggu pertama itu harusnya mengenai kelengkapan surat-surat angkutan khusus (Taxi Online). Dan tidak ada penilangan,” ujarnya pada pertemuan yang diadakan di Grand I Hotel, Nagoya – Batam. Rabu, (24/01/2018)

Lanjut, Christiansen menyampaikan, sementara anggota kita yang ada di 13 Provinsi itu aja baru 30% yang punya izin dan sebagian masih menunggu proses, Koperasinya masih dalam melengkapi persyaratan.

“Tapi tidak ada yang menolak atau melarang, hanya di Batam sajalah yang melarang operasional Taxi Online, selain itu kita menyayangkan ketidak hadiran Dishub Provinsi dalam rapat FKPD,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto SH, MH mengatakan, inikan jadinya multitafsir apa yang disampaikan dari pihak ADO Pusat, mengenai hasil rapat Dirjen Perhubungan Darat terkait operasional Taxi Online.

Jika demikian harusnya Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan mensosialisasikan apa yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, “jadi sementara ini tetap sesuai dengan hasil rapat FKPD tersebut,” terangnya.

Untuk itu kita sebagai wakil rakyat dalam masa transisi ini, mendorong agar Pemerintah Provinsi segera mempersiapkan dengan memfasilitasi perizinan ini supaya bisa berjalan secepatnya.

“Karena ini masalah serius dan krusial menyangkut hajat hidup orang banyak dalam mencari rezeki,” tutup Ketua DPRD kota Batam.

(Andi Pratama)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 21
SMART FREN

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB BINTAN
PEMKAB LINGGA