WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Selama satu tahun tiga bulan semenjak menjabat sebagai Kajati Kepri, Yunan Harjaka baru kali pertama melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor kajari Natuna.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Yunan Harjaka mengatakan, dari lima Kabupaten di Provinsi Kepri, Natuna dan Anambas menjadi sorotan terkait kasus hukum oleh pihak kejaksaan.
“Saya sudah satu tahun tiga bulan menjabat Kajati Kepri baru sekarang bisa hadir di Natuna memenuhi janji ke bupati Natuna,” ujar Harjaka, saat memberi kata sambutan acara ramah tamah di Rumah Makan Sisi Basisir Ranai Natuna, Senin (5/1/2018).
Namun Kepala Kejati ini tidak menyebut nama-nama kasus apa saja, selama menjabat dua daerah ini merupakan daerah yang sangat memprihatinkan terkait banyaknya oknum yang terjerat kasus hukum.
Yunan berharap, kedepannya Natuna maupun Anambas akan lebih baik lagi, dengan adanya kerjasama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan TP4, antar Kajaksaan Negeri maupun Pemerintah Daerah guna mengurangi tindak pidana khasus korupsi khususnya berjalan maksimal.
“Saya berharap di tahun 2018 ini sudah tidak ada lagi ada yang berurusan dengan penegak hukum. Marilah kita bersinergi dengan baik, apa yang kita dapatkan amanah dari rakyat agar dapat kita jalankan dengan baik sehingga masyarakat bisa menikmati dengn baik pula,” harap Yunan.
Informasi berkembang sejumlah media masa berapa waktu lalu Kajati Kepri telah mengespos terkait menetapkan berapa orang pejabat dan mantan pejabat natuna sebagai tersangka persoalan Perumahan DPRD Natuna,namun hingga kini publik belum tahu perkembangan kasus tersebut.
Yunan mengaku sangat terkesan dengan pulau Natuna beserta istri sempat di bawa jalan ke Objek wisata Aliftone.
Sementara itu, Bupati Natuna Hamid Rizal, dalam sambutan megatakan, Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) telah menerapkan sejumlah teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan capaian kinerja organisasi.
Salah satunya adalah integrated Natuna Financial Information System (iNFIS) Anggaran, yakni aplikasi yang dibangun untuk mendukung penyusunan anggaran berbasis kinerja sihingga dapat mengeluarkan data e-Audit sebagaimana yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sambutan cukup singkat itu Bupati tidak menampik perkataan kajati kepri terkait pesolan hukum banyak menjerat para pejabat Natuna, namun kedepan kata dia pemerintah Natuna terus belajar lebih baik lagi.
” Terkait dengan aturan hukum memang sangat cepat berkembang produk hukum, kapan saja bisa berubah. Kita juga sudah buat berbagai program dalam transparasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih hati hati menjalankan roda pemerintah,” tutup Hamid Rizal. (M.Rikyrinovsky)
