WARTAKEPRI.co.id, MINANGKABAU – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno buka rapat koordinasi pemerintahan provinsi dan kabupaten / kota se-Sumbar tahun 2018 dengan tema “Dalam Rangka Pengawasan Izin Usaha Pertambangan, Kita Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Serta Percepatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten /kota Guna Peningkatan Pembangunan di Daerah Perbatan” di Hotel Emesia (13/3).
Kabiro Pemerintah Sekretariat Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana, dalam laporannya menyampaikan bahwa Maksud dan Tujuan dari kegitan rakor ini adalah Meningkatkan koordinasi, singkronisasi dan sinegritas penyelenggaraan dan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah provinsi (pemprov) dan Pemeritahan Daerah (pemda) kabupaten kota di se-Sumbar.
Irwan Pryitno sebagai keynote speaker dalam acara tersebut menyampaikan
“salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan adalah melalui pendekatan dalam penyiapan dokumen perencanaan berbasis lingkungan” kata Irwan Prayitno
Pemerinta pusat, pemprov, dan pemda kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 diwajibkan menyusun dokumen daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rancangan Perlindungan dan Pengelollaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS).
Lebih lanjut Irwan Prayitno mengimformasikan bahwa melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemprov sumbar, pada tahun 2017 kab/kota telah menyusun Dokumen DDDTLH terdata sebanyak 10 kab/kota, yaitu :
1. Kab Agam
2. Kab Padang Pariaman
3. Kab Solok
4. Kab Pasaman
5. Kab Lima Puluh Kota
6. Kab Pesisir Selatan
7. Kab Solok Selatan
8. Kota Bukittinggi
9. Kota Padang Panjang
10. Kota Solok
Pada 2018 ada 6 kab/kota yang sedang menyusun DDDTLH yaitu
1. Kab Tanah Datar
2. Kab Sijunjung
3. Kab Pasaman Barat
4. Kab Dharmasraya
5. Kota Pariaman
6. Kota padang
Kemudian kab/koya yang sedang menyusun dokumen (RPPLH) 2018 yaitu
1. Kab Agam
2. Kab Pasaman
3. Kan Lima Puluh Kota
4. Kab Pesisir Selatan
5. Kab Solok Selatan
6. Kota Padang Panjang
7. Kota Solok
Gubernur mengharapkan agar pemerintah Kab/kota bersama-sama berupaya meningkatkan pemahaman bahwa pentinya sebuah izin pembangunan dalam perencanaan pembangun.
“Izin lingkungan adalah dokumen yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, bahkan menjadi persyaratan dari izin operasional lainnya, contohya penerbitan Izin Usahan Pertambangan (IUP), atau Ijin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kaya (IUPHHK)” kata Irwan Prayitno
Selanjutnya Irwan Prayitno mengimformasikan kondisi terkini penegasan kegiatan batas kab/kota di Prov Sumbar
“Dari total jumlah segmen batas daerah sebnyak 32 segmen batas daerah, yang telah ditetapkan melaui Praturan Menteri Dalam Negeri (Peemwndagri) sebanyak 16 segmen, masih tersib16 segmen lagi” ujar Irwan prayitno
16 segmen yang belum ditetapkan, 7 segmen telah diusulkan kepada kemendagri untuk ditegaskan melalui permendagri pada Januari 2018 lalu, provinsi akan menfasilitasi sebanyak 5 segmen pada 2018 dan 4 segmen akan difasilitasi pada tahun 2019. Tutup Irwan Prayitno.(humas pemprov/zulfahmi)
