Dampak Sosial Masyarakat Belum Terpikirkan Kalau Pemerintah Tambah 2.000 TNI ke Natuna – WartaKepri.co.id
10 views

Dampak Sosial Masyarakat Belum Terpikirkan Kalau Pemerintah Tambah 2.000 TNI ke Natuna





NATUNA, WARTAKEPRI.co.id – Kasus pelanggaran Kapal Patroli Cina memasuki perairan Natuna tengah menjadi sorotan dunia Internasional. Pemerintah melayangkan protes dan kini menguatkan rencana pemerintah pusat menambah ribuan personil di Pulau Natuna.

Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Baret Merah (FKPBM) Natuna, Rikyrinovsk menilai perlu penguatan dan penambahan personil tentara demi menjaga keamanan, tapi yang lebih penting adalah menguatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Natuna.

” Kami rakyat sipil mengharapkan agar diperkuat ekonomi rakyat saat ini, dimana di natuna semakin merosot tajam. Apalagi, pembangunan di Natuna cuma berharap dari dana bagi hasil dari migas. Mirisnya, dana itu dialokasikan pusat cuma Rp 4 miliar tahun 2016 ini. Jadi, dari pada penguatan pasukan, lebih baik pemerintah pusat menambah anggaran pembangunan di Natuna,”ujar Rikyrinovsk, Rabu (23/3/2016).

Ditambahakan, Riky rencana penambahan 2.000 personel militer TNI oleh Menteri Pertahanan RI di Natuna, belum banyak masyarakat Natuna yang mengerti secara sosial dampak positif dan negatifnya.
Kehadiran ribuan tentara tentu satu sisi memberi rasa aman, tapi dampak sosial masyarakat sejauh ini belum dipersiapkan antisipasinya oleh pemerintah kabupaten.

Dalam akun FB Rikyrinovsk yang diposting ke Natuna Terkini, Riki mencoba menjaring informasi dan pendapat warga Natuna seputar penambahan personil ini. Dari komentar para member facebook Natuna Terkini, mendukung kehadiran penambahan tentara di Natuna.

Berikut komentar yang dikutip dari laman Facebook Natuna Terkini.

Haddraniy Dhany Nadhy: Natuna MILIK NKRI WAJIB KITA JAGA DAN PERTAHANKAN, PERLU DITAMBAH PERSONAL MELITER, KARENA JANGAN SAMPAI NASI JADI BUBUR.

Made Nuarsa: Pertahankan Natuna….

Mhd R Rinovsky: Kami rakyat sipil mengharapkan agar di perkuat ekonomi rakyat saat ini di natuna semakin merosot tajam. Pasal 33 UUD 1945 menekankan politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Yang dimaksudkan dengan kemakmuran tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan material atau kebutuhan dasar. Ukuran untuk membuktikan berhasil tidaknya politik kemakmuran dan politik perekonomian adalah amanat UUD 1945, yaitu peningkatan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang-seorang.

Sebab jika kemakmuran perorangan yang diutamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa. Jika ini terjadi maka rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindasinya.
Perekonomian harus berdasar demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi semua orang.

Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sehingga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bung Hatta menggambarkan ukuran dari pencapaian kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut:

“Negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya.”

Sawalul Amri: Aseekkkk perang Kita lagi

Rian Hasrin: Kita perlu pertahanan, tapi kita juga perlu perkuatan ekonomi, kalau rakyat lapar tni pun lumpuh juga,jadi perlu kita cermati…..

Sawalul Amri: Itu lah susah Nya punya pemimpin yglatar belakang Nya Dari masyarakat biasa ??? Coba klo pemimpin Nya Dari meliter udah selesai barang Itu ,, dalam debat Aja dia ngak tau NATUNA Itu di mana koq

Mhd R Rinovsky: Kondisi reall di darat natuna aman aman saja kenapa harus di heboh hebohkan dengan permasalahan gesekan kapal china dan indonesia.yang kami butuhkan bagaimana ketersedian sembako cukup.lapangan pekerjaan terbuka lebar sehingga ekonomi natuna ,yang katanya wajah terdepan NKRI Dapat makmur dan stabill.

Abie Azka: Peningkatan jumlah personil Tni jg hrs dibarengi dg peningkatan status pemerintah kabupaten menjadi provinsi dan peningkatan ekonomi kerakyatan, setuju,,,

Dedy Suwadha Sikumbang: untuk strategi pengamanan bagus saja penambahan militer di natuna.. tapi msyarakat natuna sudah siap tidak menerima kedatangan ribuan tentara yang akan tinggal dan menetap di natuna.. coba dibayangkan.. satu tentara butuh sepeda motor, butuh rumah, butuh kehidupan rohani dan jasmani.. sudah siapkah perangkat pemerintah lokal mengantisipasinya… itu kalau satu tentara, gimana kalau 1000 tentara

Mhd R Rinovsky: Aspek sosial timbulkan dengan ekonomi natuna serta maraknya tempat hiburan malam yang sangat liar menjamur tampa ada mengantonggi surat izin menjadi persoalan baru di Natuna.(ded)



PKP DREAMLAND
FANINDO
WIRARAJA
DEWAN PERS WARTAKEPRI

Pendapat Anda

10 views