Jadikan Keberagaman Sebagai Kekuatan Persatuan – WartaKepri.co.id
12 views

Jadikan Keberagaman Sebagai Kekuatan Persatuan





INDONESIA terkenal dengan keragaman Suku, Adat, Budayanya. Dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia kita pun mengenal suku Minahasa, Ambon, Jawa dan lain-lainnya seperti tertuang dalam sumpah pemuda.
Banyaknya penduduk  yang beranekaragam tentu sangat sulit untuk disatukan namun demikian sampai saat ini masyarakat hidup berdampingan tidak terkotak-kotak  membedakan suku dan agama, toleransinya juga terjaga sudah cukup baik.
Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lambang ini dijadikan semboyan untuk menggambarkan kondisi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman ini biasa disebut pluralistik. Itulah yang menjadi alasan Bhineka Tunggal Ika, dijadikan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa.
Permasalahan-permasalahan di Tolikara Papua, Singkil Aceh, dan beberapa daerah lainnya bukan merupakan potret buram intoleransi di Indonesia, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan walaupun berbeda agama, suku dan budaya.
            ‎
Pada Senin 7 Maret 2016  terjadi aksi massa menolak pendirian gereja di Bekasi, mereka menuntut agar Walikota Bekasi mencabut izin pembangunan Gereja Katolik Santa Clara di Bekasi Utara.
Menurut pengunjuk rasa, selama ini warga sekitar gereja selalu dibohongi tentang adanya pembangunan tempat ibadah tersebut. Mereka  menuding Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi menodai umat Islam karena membangun gereja Santa Clara di tengah-tengah pesantren.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan situasi kependudukan di wilayah Bekasi  semakin heterogen ditambah dengan perbedaan dalam hal kepercayaan. Namun demikian sikap-sikap intoleran sudah sewajarnya dikesampingkan dan mengedepankan sikap toleran atas berbagai perbedaan.
Kota Bekasi saat ini dihuni sekitar 2,4 juta jiwa yang berlatar belakang multietnis, warga asal Jawa mendominasi dengan total 33 persen, suku Betawi yang merupakan warga asli Kota Bekasi saat ini tinggal tersisa 28 persen dan kemudian disusul oleh suku Sunda sebanyak 18 persen. Situasi itu terjadi akibat letak kawasan yang bersebelahan dengan ibukota Jakarta sehingga arus urbanisasi di lokasi itu cukup besar.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan persoalan pendirian Gereja Katolik Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat, diselesaikan dengan kepala dingin. Meminta masyarakat untuk menghindari pengerahan massa apalagi tindak kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan.
Kita semua wajib menjaga kerukunan antarumat beragama dari provokasi pihak-pihak yang akan membenturkan antarsesama umat beragama. Untuk mengatasi masalah, mendukung Walikota Bekasi dalam mengambil langkah proaktif dengan mengadakan musyawarah bersama pihak-pihak yang berkeberatan terhadap pendirian gereja tersebut.
Selain dengan pihak yang berkeberatan, musyawarah juga harus melibatkan FKUB  Kota dan Kantor Kementerian Agama setempat. Dari situ diharapkan muncul rumusan kesepakatan terbaik. Jika kesepakatan tidak tercapai, pihak- pihak yang berkeberatan bisa menempuh jalur hukum melalui pengadilan setempat.
Telah menelaah laporan dari lapangan bahwa pihak gereja telah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak Juni 2015 dan memenuhi semua aspek legalitas pendirian gereja. Dengan demikian, rencana pendirian rumah ibadah itu secara hukum dapat diteruskan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) selama tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Sepanjang 2015, tercatat rata-rata hampir setiap bulan terdapat 8 pengaduan.
Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat menekankan meningkatnya jumlah pengaduan ini dilihat sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus pelanggaran hak atas KBB.  Bentuk pelanggaran KBB seperti misalnya melarang beribadah, merusak rumah ibadah, mengganggu aktivitas keagamaan, dan diskriminasi dasar agama.
 Adapun bentuk tindakan dalam pelanggaran antara lain intimidasi, pemaksaan keyakinan, pembiaran, sampai kekerasan fisik. Terkait dari sisi pelaku pelanggaran hak KBB,  tertinggi yaitu pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Selama 2015, ada 36 pengaduan yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
Banyaknya penduduk Indonesia diatas 200 juta dengan beragam suku dan agama, pastinya bisa menimbulkan konflik-konflik yang mengarah kepada intoleransi. Dalam setiap umat beragama di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari gesekan-gesekan sosial-keagamaan. Faktor pemicunya dari kekuasaan agama, doktrin agama, kesenjangan ekonomi, maupun disebabkan kepentingan politik.
 Namun demikian  permasalahan yang diungkapkan oleh Komnas HAM dan permasalahan yang baru-baru ini terjadi di Bekasi  bukan merupakan permasalahan yang berada dalam lampu merah atau permasalahan yang sangat krusial karena tidak disemua daerah Bekasi atau daerah lainnya di Indonesia terjadi konflik atau protes warga akan kehadiran gereja.
Kemungkinan adanya mis komunikasi antar warga dengan jemaat gereja, seperti kejadian yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Oleh karenanya  untuk menghindari kejadian serupa, diharapkan instansi terkait sebelum mengeluarkan IMB pembangunan gereja, harus melakukan sosialisasi kepada warga sekitar pembangunan gereja agar warga mengetahuinya sesuai dengan fakta yang ada.  Kejadian di Bekasi, warga merasa dibohongi dan menuding FKUB Kota Bekasi menodai umat Islam karena membangun gereja Santa Clara di tengah-tengah pesantren.
 Permasalahan ini bisa dicarikan jalan keluarnya dengan musyawarah dan mufakat dan apabila tidak diketemukan dengan musyawarah dan mufakat dapat melalui proses hukum yang ada, karena Indonesia adalah negara hukum sehingga ketentuan norma dan prosedur hukum harus ditegakkan.
 ‎
Masyarakat dan instansi terkait  juga harus melakukan intropeksi atas kejadian-kejadian intoleransi yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, agar kedepan intoleransi tidak terus meningkat setiap tahunnya. Untuk merajut  toleransi beragama dan rasa persaudaraan serta perdamaiaan antar pemeluk agama yang lain, tidak cukup hanya dengan faktor nilai-nilai agama saja, tetapi juga dibutuhkan nilai-nilai Pancasila,  Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI  yang merupakan empat pilar kebangsaan sebagai upaya menghindari aksi kekerasan atas nama agama.
Pancasila sebagai petunjuk kehidupan   berbangsa dan beragama  harus dijadikan pijakan oleh umat beragama di Indonesia dalam setiap bertindak dan berbuat di antara sesama manusia.
Di dalam Pancasila terdapat sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang makna  sejatinya harus dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan sebagai wujud dialog internal umat beragama sebagai upaya membangun kesadaran demi terciptanya kerukunan antarumat beragama.
Setiap warga negara  Indonesia wajib  berketuhanan Yang Maha Esa, sikap  saling menghormati dan bekerja sama  antarumat beragama perlu diterapkan  dalam kehidupan beragama, sebagai upaya menjalankan sila pertama dengan tujuan menghindari praktik kekerasan atas nama agama dan menciptakan kerukunan beragama, sehingga setiap pemeluk agama mengalami kebebasan dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya.
Dengan demikian, untuk mengatasi nilai-nilai intoleransi beragama,  perlu suatu pemahaman dari nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai basis falsafah negara Indonesia untuk mewujudkan kesadaran atas diri manusia Indonesia pada rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan, dalam rangka untuk meredam kekerasan atas nama agama. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pemeluk agama memiliki relevansinya yang kuat sekali dalam membangun toleransi beragama di Indonesia.
Ahmad Zarkasi ‎
Penulis adalah Tokoh Pemuda Bengkulu dan Pemerhati Masalah Sosial.


PKP DREAMLAND
FANINDO
WIRARAJA
DEWAN PERS WARTAKEPRI

Pendapat Anda

12 views