Bisnis Minyak Gagal, Intel Bodong Minta Rp 50 Juta Uang Finalty ke David



WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Terdakwa Deni pemilik tanda pengenal Badan Intelejen Negara (BIN) bodong lengkap dengan logonya, duduk dipesakitan atas dugaan pemerasan yang dilakukan bersama Lima orang temannya kepada korbanya bernama David Wigen di hotel Hans Nagoya Batam.

Enam terdakwa dugaan pemeras David Wigen disidangkan oleh Pengadilan Negeri Batam. Lima terdakwa dijadikan satu berkas diantaranya Harifuddin, Darwis Tanjung, Deni, Haris dan Muhammad Tamrin. Sementara satu terdakwa bernama Andi Burhanuddin berkasnya terpisah.

Dalam dakwaan JPU menyatakan bahwa keenam terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara memaksa atau pemerasan. Hal ini terdakwa lakukan pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 19.00 wib bertempat di hotel Hans lantai 3 Nagoya Batam.

Honda Capella

Awal dari kasus ini terjadi, terdakwa Muhammad Tamrin menghubungi korban David Wigen dan Melinda pada tanggal yang sama sekitar pukul 18.00 wib untuk menanyakan soal bisnis minyak. Saat mereka ketemu dengan korban langsung membawa ke hotel Hans kedalam kamar sementara saksi Melinda menunggu di lobi.

Lima terdakwa menanyakan bisnis minyak yang gagal pada David Wigen. Terdakwa Darwis mengatakan pada korban, “gara gara kamu bisnis minyak kami dibatalkan”. Kami meminta agar membayar ganti rugi atau finalty atas perjanjian itu. Sementara perjanjian yang dimaksud antara korban demgan para terdakwa tidak ada.

Perjanjian yang sesungguhnya yaitu antara David Wigen dan Jaylani (WN Singapura) untuk melakukan bisnis minyak di Indonesia. Korban hanya mengenal dengan M Thamrin, dan kebetulan mengetahui bisnis itu.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan Jaksa Prihesti Putri Gina SH mengatakan Jaylani meminta mencarikan minyak legal kepada David Wigen. Namun, perjanjian kerjasama tersebut hanya dilakukan melalui media sosial (Whatshap).

“David Wigen menyanggupinya dan meminta bantuan kepada terdakwa Haris Rumaya alias Haris untuk mengurus semua transportasi dan akomodasi untuk membawa minyak tersebut ke tempat Jaylani.” ujar JPU.

Sementra yang menjadi negosiasi antara David Wigen dan pihak perusahaan terdakwa Muhammad Tamrin. David Wigen meminta Tamrin mencarikan minyak, sementara Haris mengurus transportasi. David Wigen mengirimkan berkas perjanjian kerjasama kepada Jaylani.

Dalam surat perjanjian tersebut tertulis persyaratan ada uang Rp 2 miliar. Tapi sebenarnya uang tersebut tidak ada. Dia kirimkan berkas itu melalui pesan Wa.

Namun setelah berkas itu dikirim melalui pesan Wa, tiba-tiba Jaylani mengatakan kalau perjanjian kerjasama itu dibatalkan. David Wigen pun bingung dan mencoba menjelaskan terhadap dua temannya terdakwa Haris dan terdakwa Muhammad Tamrin.

“Tapi saat dikasih penjelasan, terdakwa Haris dan terdakwa Tamrin ini tidak terima. Dia meminta uang finalty atau ganti rugi sebanyak Rp 50 juta karena perjanjian bisnis itu tidak jadi,” kata JPU.

Untuk menakut-nakuti korban, terdakwa Haris dan terdakwa Thamrin membawa temanya yang lain masing terdakwa Deni, Darwis Tanjung, Andi, Haripuddin. Terdakwa Deni mengaku sebagai anggota BIN.

Ia pun memperlihatkan kartu keanggotaanya lengkap dengan senjata airsoftguns. David Wigen diancam dan ditakut-takuti jika tidak memberikan uang sebanyak Rp 50 juta atau akan dihabisi oleh keenam orang tersebut.

Saat itu juga, David Wigen yang didalam keadaan panik mengatakan hanya mempunyai uang sebanyak Rp 5 juta berbentuk cash. Selanjutnya, ia mentrasnfer uang kepada salah satu pelaku sebanyak Rp 5 juta.

“Total yang sudah dikirim sebanyak Rp 10 juta. Dan uang itu langsung digunakan para pelaku untuk membayar hotel dan makan,”kata JPU.

Terdakwa Haripuddin mengaku sudah mengembalikan uang 50 juta melalui pengacara korban dan saat itu ada Atong dan Herman. Namun korban tidak menerima uang tersebut dan tidak memiliki pengacara.

Sidang yang diketuai Yetty Vera Simanjuntak didampingi Endi Nurindra Putra dan Iman Budi Putra SH, terpaksa ditunda karena saksi tidak dapat hadir dalam persidangan.

“Keenam terdakwa didakwa melanggar pasal 368 ayat 1dan 2 dan pasal 335 ayat 1 KUHP,”jelas JPU.(nik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News