Dari 5 Ranperda, Ranperda Modal Bank RiauKepri Jadi Sorotan Masyarakat Natuna

Yusripandi

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – DPRD menggelar rapat paripurna penyampaian pidato sejumlah Ranperda yang sudah dimasukkan ke DPRD Natuna untuk segera dibahas dan disahkan, Senin (6/6/2016) lalu. Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengatakan, pada rapat kali ini pihaknya mengendakan penyampaian pidato bupati tentang 5 Ranperda yang belum dibahas dan disahkan oleh DPRD.

” Mendengarkan penyampaian pidato Bupati Natuna H. Hamid Rizal mengenai Ranperda yang sudah kita terima,” kata Yusripandi.

Kelima Ranperda itu di antaranya adalah Perubahan Ranperda Retrebusi daerah, Ranperda perubahan tentang perlindungan anak, Ranperda Penyertaan Modal Bank Riau Kepri, Ranperda Administrasi Kependudukan dan Ranperda tentang Kepala Desa.

PKP EXPO

Bupati Natuna Hamid Rizal mengaku kelima Ranperda itu merupakan prioritas yang mesti dipercepat proses pengesahannya. Karena denganya pemerintah bisa mengambil langkah pembangunan Natuna ke depan.

” Semuanya prioritas, dengan ini kita bisa berpijak untuk melangkah ke depan. Makanya kita harap ini bisa selesai dengan cepat dan tepat,” kata Bupati Hamid.

Ia mengakui masih ada Ranperda yang masih digodok ditataran eksekutif untuk segera diserahkan ke DPRD untuk segera dibahas dan disahkan.

” Masih ada lagi Ranpeda kita yang belum kita antar kemari seperti Ranperda APBD Perubahan dan yang lainnya. Makanya semoga saja ini bisa cepat selesai,” tutup Hamid.

Tempat Terpisah Ketua Komisi I DPRD Natuna, Raja Marzuni mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat Perda tentang anak dengan merevisi peraturan daerah yang ada.

” Kita melibatkan semua lapisan masyarakat dalam penerapan Perda ini nantinya, tidak pilih siapa orangnya, tidak pandang anak siapa, tapi bila dia masih di bawah umur itu adalah anak, dan semua bertanggung jawab terhadap anak, tidak hanya pemerintah,“ ujar Marzuni, Rabu (8/6/2016) dini hari.

Selain itu dengan revisi Perda yang tengah dibuat oleh Legislatif Natuna, pihaknya ingin memberikan acuan yang jelas bagi para tenaga pengajar di sekolah, baik di SD, SMP maupun SLTA.

Dimana selama, kerap mendapat dan mendengarkan keluhan dari para guru mengenai penanganan anak didik yang bermasalah di sekolah.

” Ya, kita ingin agar ada acuan yang jelas, bagi pihak guru bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah. Bukan berarti kita harus mengeluarkan anak dari sekolah,” tutupnya.

Semantara Kabid Anggaran Pemerintahan Kab Natuna Suryanto dia menulis membalas Komentar di Media Sosial mengenai Angaran Penyertaan Pemda Natuna ke Bank Riau Kepri berikut kutipannya.

” Pembagian jelas, kabupaten Natuna punya penyertaan modal Rp 18 milyar dengan sampai tahun 2015, Natuna sudah mendapat deviden hampir Rp 50 milyar.itu hasil deviden dari Bank Riau Kepri,” ucap Yanto.

Seharusnya pemrov Kepri salurkan dulu DBH pajak tahun 2015 dan 2016 ke Natuna. Untuk Natuna saja hampir Rp 70 miliar yang belum disalurkan.

” Laksanakan yang Wajib dulu sesuai UU 28/2009 baru hal yang Lain,”ucap Yanto dalam tulisan Di Media Sosial mengomentari status di Posting Pewarta Wartakepri.co.id di halaman media sosial.(1/6/2016).

Menjadi Pertanyaan Publik Deviden Bank Riau Kepri sedang Dibahas Raperdanya masuk ke kas daerah Natuna.(ricky)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24