Anggota Dewan Ini Sebut BP Batam akan Naikan Harga UWTO 2 Kali Lipat

110
Warta Kepri Harmidi Partai Gerinda

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Besaran uang wajib tahunan otorita (UWTO) Batam akan segera dinaikkan dua kali lipat dari harga yang sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Harmidi Umar Husein, anggota komisi 1 DPRD Kota Batam, Minggu (17/7/2016).

Kenaikan itu tidak dapat dipungkiri nanti, akibat bentuk dari sistem birokrasinya yang harus melalui tahapan. Pertama harus dikirim dulu ke Pusat baru dikembalikan ke Batam. Maka DPRD Batam dalam hal ini komisi 1, tidak bersinergi dengan kepala BP Batam. Tegasnya.

Sejak diterbitkan Keppres nomor 8 thn 2016 tentang; kawasan bebas dan pelabuhan bebas Batam dan melalui keputusan Menko perekonmian no 43 thn 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala dan jajaran BP Batam yang baru (sekarang).

Kepala BP Batam yang sudah menjabat hampir 6 bulan, jajaran ini belum bisa menunjukkan kinerja mereka terhadap masyarakat selaku penduduk kota Batam. Mereka hanya pendataan dan pemanggilan para pengusaha yang menimbun aset/tanahnya dan itupun hanya di beri teguran biasa bukannya di alihkan ke pengusaha yang sanggup membangunnya.

Kemudian, membuat mou terhadap aparat terkait untuk manakut nakuti rakyat agar berbenturan dan bukan membuat solusi. Kepala BPlP Batam yang sekarang ini, tidak mengaggap keberadaan DPRD Batam dan beliau hanya menganggap DPR RI komisi 6 sebagai patnernya.

Padahal setiap ada permasalahan terkait dengan lahan, masyarakat berbondong bondong ke komisi 1 DPRD Batam untuk mengadu. Disaat beliau dipanggil untuk memberikan penjelasan ke DPRD, beliau hanya mengirimkan stafnya yang tidak dapat memberikan jalan keluar dan taunya mengangguk saja. Kesal politisi dari partai Gerindra, Harmidi Umar Husein.

Soal akan naiknya UWTO, disampaikan anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam RC Eko Santoso Budianto, di lantai 3 kantor BP Batam usai acara halalbihalal keluarga BP Batam, Selasa (12/7/2016) lalu.

Menurutnya, nilai UWTO lama yang dibebankan kepada perusahaan yang sudah mendapat alokasi lahan dianggap tidak lagi realistis dengan kondisi sekarang ini. Dimana dulu harga UWTO cuma Rp 50 ribu per meter. Nanti tarif UWTO baru, itu masih tunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan kemungkinan pada 20 Juli keluar PMK nya. Dan semya harus UWTO baru,” ungkapnya.

Kewajiban membayar UWTO tarif baru tersebut, seiring dengan kebijakan BP Batam yang segera mencabut alokasi lahan perusahaan-perusahaan yang selama ini tidak mambangun dan memanfaatkan lahan yang telah dialokasikan. (nikson simanjuntak)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM