Saksi Ahli, Patahkan Dakwaan JPU soal Kasus Penangkapan Kapal Pompong

Warta Kepri Sidang Pencurian Pompong di Pengadilan Batam

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Santosa SH, M.Si yang dihadirkan sebagai saksi ahli soal penangkapan kapal pompong yang tidak memiliki izin berlayar, mematahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Andi Akbar SH, Kamis ( 21/7/2016) sore di Pengadilan Negeri Batam.

Dalam penjelasan saksi ahli selaku Kepala Bidang udara dan Laut dari Disnas Perhubungan (Dishub) Batam menerangkan dengan tegas; bahwa kapal pompong yang tidak sedang berlayar ditangkap adalah salah.

” Saat kejadian sudah berlalu sekalipun ada yang melihat tidak boleh ditangkap karena tidak sedang berlayar dan dalam posisi sandar ,” tegas Santosa.

PKP EXPO

Lanjut Santosa, jika kapal berlayar dari port to port harus memiliki surat persetujuan dari kesyahbandar dan sejak kapal dioperasikan harus ada sertifikat beserta status hukum kebangsaan kapal tersebut jelas.

Hal yang sama juga dengan pompong atau sampan adalah tetap dinamakan kapal. Dan soal Tambat kapal memiliki tempat yang ditunjuk. Kemudian, Izin sandar bukan hanya melalui surat tapi izin dari dinas terkait yang menunjukkan.

” Jika kapal keluar harus lengkap izin yang dibekali dokumen surat tanda kebangsaan atau pas kecil dan sertifikat keselamatan dari kabupaten kota,” ujar Santosa SH.

Kemudian kapal dibawah 7 GT, jika melakukan pelayaran ke luar negeri tidak boleh berlayar dan harus memiliki surat persetujuan berlayar dari kepala daerah serta dinas terkait. Dan hanya boleh berlayar di daerah wilayah lokal daerah pelabuhan, karena pelabuhan memiliki koordinat batas wilayah perairan.

Sementara, izin kapal dengan Tonase 7 GT keatas dari Direktorat hukum dan laut, lalu surat izin usaha berlayar( SIUBER ) oleh Gubernur. Disamping itu, setiap Nahkoda kapal harus memiliki surat kecakapan atau serifikat.

Jadi soal kapal harus mempunyai sertifikasi. Sesuai peraturan pemerintah no 17 tahun 2008.
Beberapa pengertian UU – 17 / 2008:

A. Laik Laut adalah suatu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Keselamatan Kapal
2. Pencegahan pencemaran dari kapal
3. Pengawakan
4. Garis Muat
5. Pemuatan
6. Kesejahteraan awak kapal
7. Kesehatan penumpang
8. Status hukum kapal
9. Managemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

B. Keselamatan kapal adalah Keadaaan kapal yang memenuhi persyaratan: Material, konstruksi, permesinan & Pelistrikan, stabilitas, perlengkapan alat-alat penolong dan radio, elektronika, dibuktikan dengan adanya sertifikat setelah pemeriksaan & Pengujian.

C. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan, dan lingkunga maritime.

Menurut peraturan RR Tahun 1925 Pasal 71 antara lain: Surat Laut, Buku sijil, Buku kesehatan, Sertifikat-sertifikat, dan SIB Pelabuhan terakhir. Kata Santosa SH , M.Si

Terkait sidang perkara pencurian dampra pada kapal suplay SV Posh Viking di perairan Batam dan tindak pidana pelayaran tanpa ada izin, dengan menggunakan kapal pompong oleh terdakwa Riko Saputra bin Saparuddin, yang ditangkap oleh TNI AL Batam.

Persidangan yang dipimpin Ketua majelis hakim Zulkifli SH, MH didampingi hakim anggota Iman Budi Noor SH dan Hera Polisia Destiny SH.(nikson simanjuntak)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24