Kajati Kepri Andar Sampaikan Pesan Presiden Jokowi ke Pejabat Natuna

Warta Kejati Kepri dan Bupati Natuna

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Kajati Kepri Andar Perdana di dampingi Bupati Natuna H.A. Hamid Rizal berdialog dengan pegawai di lingkungan Pemkab Natuna.

Dalam sambutannya Andar Perdana, membacakan pesan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan lima hal penting kepada jajaran penegak hukum agar bisa seirama satu sama lainnya.

Kelima instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara Demikian Disampaikan Kajati kepri kesempatan Temu Ramah Jajaran Pemerintahan daerah, Senin (22/8/2016) Aula Kantor Bupati.

Pengarahan kepala kejaksaan Tinggi Kepri dan Optimalisasi Fungsi Tim Pengawal dan Pengamanan pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D). Dalam pencegahan tindak pidana Korupsi. Sejumlah instruksi tersebut diberikan oleh Jokowi, untuk mendukung pelaksanaan terobosan dalam berbagai bidang yang dijalankan pemerintah.

” Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan baik deregulasi ekonomi, terobosan amnesti pajak, segala jurus dikeluarkan.Tapi kalau tidak didukung dengan yang ada di jajaran daerah, baik di pemerintah daerah, jajaran Kejati, Polresta Polda, ya tidak jalan. Semua harus segaris dan seirama sehingga orkestrasinya menjadi suara yang baik,” tegas Presiden kata Andar Perdana Kajati Kepri.

Adapun instruksi pertama yang diberikan oleh Presiden adalah mengenai kebijakan diskresi yang tidak bisa dipidanakan. “Jangan dipidanakan,” ucapnya.

Kedua, sama seperti sebelumnya, Presiden menginstruksikan semua tindakan administrasi pemerintahan juga tidak bisa dipidanakan.

” Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak,” tegasnya.

Ketiga, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari. Keempat, segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada.

Dan yang terakhir, Jokowi menginstruksikan untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan.

” Bagaimana kalau seandainya terbukti tidak bersalah?” tanya Presiden.

Presiden mengaku masih mendengar adanya tindakan dari penegak hukum yang belum sesuai dengan apa yang diinginkannya.

” Kita harus mengawal pembangunan ini dengan sebaik-baiknyanya di kabupaten, sebagai pendamping,” kata Andar.

Juga laksanakan Sesi tanya Jawab bersama Kajati Kepri sebagai miderator Kajari Natuna Efrianto SH MH dengan berikan kesempatan kepada tiga orang pertannyaan TP4D.

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kajati melanjutkan bentuk dari pendampingan dan pengawasan itu, antara lain berupa pendapat hukum (legal opinion).

“ Terserah apa yang mereka minta asalkan tak ada penyimpanan.”

Namun demikian, dia mengingatkan dengan pendampingan ini, bukan berarti institusinya “mengamini”, jika ada penyimpangan.

“ Bila dalam perjalanan, ditemukan penyimpangan. Ya kami akan lakukan tindakan. Bagaimana pun kami ingin amankan uang rakyat. Sesuai program kami AKUR. Ayo Kawal Uang Rakyat,” terang Andar.

Menurut Andar, TP4D, nantinya akan mendampingi, pengawalan kepada setiap kepala daerah, yang akan melaksanakan program pembangunan, di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah tingkat satu dan tingkat dua.

Pemberantasan korupsi itu tidak melulu terkait dengan penindakan, melalui TP4D inilah kita coba dorong bagaimana caranya penyerapan anggaran itu bisa lebih maksimal.

“ Jadi saya tidak berharap lagi bermuara kepada penindakan, kita coba dengan cara-cara pencegahan dan muaranya kepada penyerapan anggaran yang lebih maksimal,” jelas Andar Perdana.

Bupati Natuna H.A Hamid Rizal Msi.mendukung penuh atas dibentuknya TP4D ini. Dalam sambutannya Hamid, menyampaikan bahwa tim tersebut akan mengawal setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

“ Keberadaan TP4D akan membantu dalam pelaksanaan tugas kita di daerah,” ucap Hamid

Kerjasama ini merupakan upaya yang diperlukan dalam percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan percepatan pembangunan di Kabupaten Natuna, sehingga perlu untuk selalu melibatkan tim ini dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan daerah lebih terarah.(rickyrinov)

FANINDO

Honda Capella