Sosialisasi Tax Amnesty UMKM BNI di Batam: Pemegang NPWP Wajib Melapor

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Bank BNI Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri menggelar kegiatan sosialisasi Tax Amnesty untuk pertama kali bagi pelaku usaha UMKM di Kota Batam. Karena sasaranya para pengusaha kecil, maka pihak BNI menfasilitasi pihak Kantor Pajak Batam melakukan sosialisasi ke Pasar Botania Garden Batam Centre, Sabtu (3/9/2016).

Hadir membuka kegiatan ini, adalah Anton Fajar Siregar, Pimpinan Devisi Bisnis Kecil BNI Kantor Pusat, Edi Suradi PGS CEO Wilayah Sumbar, Riau dan Kepri, Muhammad Raleby Head of Business Banking Bank BNI Sumbar, Riau dan Kepri serta Amrul selaku Pimpinan Sentra Kredit Kecil Batam.

Dijelaskan Edi Suradi, program sosialisasi tax amnesty untuk UMKM yang pertama dilaksanakan untuk wilayah Sumbar, Riau dan Kepri. Sejak Juli 2016, sasaran sosialisasi adalah kalangan pengusaha besar yang telah merata digelar di tiga provinsi. Kini sasaran selanjutnya, sosialisasi untuk para pengusah menengah dan pedangan di Batam.

” Ini sosialisasi yang pertama di Batam. Selama ini kita gelar di hotel untuk pengusaha besar. Dan, sengaja kita pilih pasar karena disini banyak pedangan kecil dan menengah yang ternyata memiliki aset usaha yang lumayan banyak. Dan, tentu BNI cuma sebagai fasilitator untuk kegiatan sosialisasi, dan yang menjelaskan langsung dari pihak Kantor Pajak Pratama di Batam,” ujar Edi lagi.

Dijelaskan Edi, Bank BNI adalah Bank pendukung, pengumpul dari laporan tebus pajak dari seluruh masyarakat yang ingin membayar pajaknya.

“Untuk program pengumpulan pajak kelas kakap seperti pengusaha Indonesia yang berusaha di Singapura, telah ada beberapa membayar atau mengurus tax amnesty. Sedangkan untuk UMKM akan terkumpul seiring dengan program keringan pajak Tax Amnesty,” ujar Edi.

Sementara itu, pejabat KPP Batam yang memberikan pemahaman tentang Tax Amnesty ini menjelaskan, yang diincar dari pemberlakuan Tax Amensty itu adalah seluruh harga benda baik yang bergerak dan tidak bergerak harus dilaporkan ke Kantor Pajak. Setiap, pemegang NPWP wajib melaporkan kekayaannya.

” Baik itu kekayaan dalam bentuk rumah, ruko, mobil dan perhiasan, wajib dilaporkan. Kalau masih tahap berutang, maka yang dihitung berapa pajaknya adalah harga jual saat dibeli dikurangi nilai sisa hutang di bank. Tentu, untuk menghitung berapa besaran nilai pajaknya, maka diminta masyarakat datang langsung ke Kantor KPP Pajak Batam di Lantai 5 KPP Batam Selatan,” ujar Kasi Konsultasi KPP Pajak Pratama Batam Selatan.

Diingatnya juga, program Tax Amnesty dengan besaran pajak 0,5 persen dari total harta benda pemegang NPWP berlaku hingga September 2016, dan itu untuk jumlah harga benda total dibawah Rp 10 miliar. Jika total kekayaan melebihi dari Rp 10 miliar, maka dikenakan pajak 2 persen.

Lalu bagaimana dengan Wajib Pajak mengurus Tax Amnesty nya dibulan Oktober hingga Desember, maka nilai pajak yang diberlakukan tidak berlaku lagi angka 0,5 persen, melainkan sudah diatas 2 persen dan begitu seterusnya.

” Semakin terlambat mengurus Tax Amnesty, maka semakin besar nilai pajak yang diambil dari total kekayaan pemegang NPWP. Seperi kalau lapor pada Januari 2017, maka berlaku penarikan pajak 5 persen untuk WP dalam negeri, dan 10 persen untuk WP yang berusaha di luar negeri,”ujar pejabat KPP dalam sosialisasinya.(dedy suwadha)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG