Bupati Hamid Tegaskan Penyataan Soal Nelayan itu Tidak Benar ‎

Warta Kepri Hamid Rizal
HARRIS BARELANG
WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – Bupati Natuna H.A Hamid Rizal membantah berita berkembang, mengatakan bahwa dirinya berkomentar tidak peduli dengan nasib nelayan yang diamankan polisi Malaysia.‎
Hamid menilai kutipan berita yang isinya “Itu lah kalau mereka melanggar aturan biarkan saja, selagi melanggar aturan tanggung sendiri,” bukan penyataan seperti itu,

” Stetment saya bukan seperti di atas itu, tegas Hamid.kepada wartakepri.co.id (8/9/2016).

Melainkan lanjut Bupati Hamid. “saya katakan Kalau kita memasuki wilayah negara lain tidak dilengkapi dokumen, pasti ada sanksi dari pihak negara yang bersangkutan.”tuturnya.

Kasus ini adalah udah masuk ke ranah, G to G (Government to Government) dari negara ke negara ,tentu punya mekanisme penanganan nya.

Namun Pihak Pemerintahan Kab Natuna telah mengurai persoalan tersebut , carikan langkah ke pemerintahan RI melalui Kemenlu.tutup Hamid.

Sementara itu, Khaidir SE Camat Serasan Timur Dikonfirmasi Wartakepri.co.id, Kamis (8/9/2016) membenarkan bahwa ada 8 ABK Kapal terdiri dari Dua unit pompong di tahan ditangkap di Perairan Malaysia.

Pemilik Kapal atas nama Yari (50) pompong 5 Ton. Pemilik pompong ke dua bernama Kadir (50) mereka adalah warga Desa Arung Ayam Kec Serasan Timur kab Natuna, ungkap Khaidir.

Saat ini ada 8 orang ABK kapal asal kecamatan serasan Timur kini diamankan Police Marine Malaysia, dimana kedua Kapal terebut sedang melukakn “Giat Lintas Batas” kedua kapal itu berangkat ke sematan malaysia dengan membawa ikan dan pulangnya membawa sembako. tutur khidir.

“Info terakhir kedua kapal tersebut beserta delapan ABK kini ditahan di Balai Police Marine Sematan Malaysia.”tutur khidir.

Perdagangan lintas batas negara yang sejak lama diharapkan masyarakat Natuna, dan sudah lama diperjuangkan pemerintah, hingga kini masih menggantung pada kebijakan Kerajaan Malaysia, Negara Bagian Serawak.

“Hingga saat ini, pihak Indonesia (Natuna-red) masih menunggu kesungguhan dari Malaysia timur untuk membuka jalur perdangan lintas batas di sisi laut antara Natuna dan Serawak,” ungkap Kabid Perdagangan Disperindag Kabupaten Natuna, Wan Andriko kutip wartakepri.co.id dari antara.com.

Kata Wan Andriko, pemerintah khususnya Natuna telah lama menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan yang diinginkan oleh negara jiran itu.

“Yang kami harapkan adalah jalur perdagangan lintas batas laut agar dibuka kembali seperti sediakala. Sebagaimana diketahui, perdagangan kedua wilayah ini sudah terjalin semenjak dahulunya, jauh sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka,” katanya.

Andriko berharap, semoga perdagangan lintas batas kedua wilayah ini dibuka kembali. Tak bisa dipungkiri, katanya, kegiatan transaksi melalui jalur laut itu sampai saat ini masih berlangsung antara warga Natuna yang berada di Kecamatan Serasan dengan negara itu.

“Sebagai bukti, banyak produk negara Malaysia timur tersebut yang beredar di wilayah Kecamatan Serasan,” tuturnya.

Sebelumnya tambah Andriko, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Pebatasan (BPP) juga sudah meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri, agar membuka kembali perdagangan lintas antar negara Malaysia dan Indonesia (Malindo) khususnya Kabupaten Natuna dengan Malaysia Timur.

Perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement) antara Indonesia, khususnya Kepri dan Malaysia, dinilai berbagai kalangan sudah tidak lagi relevan dengan realitas yang terjadi sekarang. Karena lebih merugikan masyarakat Natuna dari masyarakat Malaysia, terutama yang berada di Kecamatan Subi dan Serasan.

“Sebagaimana diketahui, isi perjanjian yang mengatur tata niaga perbatasan kedua negara itu, akan tertapi lebih menguntungkan masyarakat Malaysia dari pada warga Indonesia, terlebih warga Natuna,” tambahnya

Sejak diberlakukan tahun 67 silam katanya lagi, border trade agreement (BTA) telah direvisi pada tahun 1970, namun rencana revisi kedua yang dimulai sejak tahun 2013 lalu, hingga saat ini belum rampung.

“Bila perdagangan lintas batas negara ini dibuka kembali, dinilai perekonomian masyarakat Natuna yang berada di perbatasan akan meningkat, kelangkaan bahan sembako yang sering terjadi tidak akan terulang lagi, bahkan tidak ada lagi barang-barang seludupan,” pungkasnya. (riki/antara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG