KASAD: Jaga Netralitas TNI, Brigjen Madsuni Resmi Danjen Kopassus

811
sertijab-danjen-kopassus

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara serah terima jabatan Danjen Kopassus dari Mayjen TNI M. Herindra kepada Brigjen TNI Madsuni di Aula Jenderal Besar AH. Nasution Lantai 3 Mabesad Jakarta Jum’at, (7/10/2016).

Upacara tersebut dilakukan bersama-sama dengan serah terima jabatan Irjenad, Pangdam III/Siliwangi, Pangdam IM, Gubernur Akmil, Dansecapa AD, Kadisjarahad dan Kadisbintalad.

jendral-madsuni
Danjen Kopassus Madsuni

Pergantian pejabat di lingkungan TNI AD ini, merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

Melalui serah terima jabatan diharapkan terjadi kesinambungan serta peningkatan kinerja positif satuan-satuan jajaran TNI AD, sehingga tugas pokok akan terlaksana secara lebih optimal serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

PKP HIMALAYA

Dalam amanatnya, KASAD mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pejabat lama, atas dedikasi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan masing-masing di lingkungan TNI AD.

Begitu pula kepada para isteri yang telah mendampingi suami dan membina organisasi Persit Kartika Chandra Kirana di satuan masing-masing. Khusus kepada para pejabat baru, Kasad berharap amanah ini hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dilandasi oleh kemauan yang kuat untuk berbuat yang terbaik, berani, tulus dan ikhlas dalam menjalankan setiap tugas.

Jangan alergi untuk melanjutkan hal-hal positif yang sudah dirintis dan dilaksanakan oleh pejabat lama dan perbaiki hal-hal yang belum tuntas atau kurang tepat, sehingga satuan tersebut akan semakin maju dan berkembang.

Kasad mengingatkan point penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI dan Panglima TNI pada saat peninjauan di Pulau Natuna (Kamis, 6/10/2016), yaitu tentang kewaspadaan kita dalam menghadapi perkembangan regional di Laut Cina Selatan bahwa pembangunan kekuatan di kepulauan Natuna merupakan jawaban yang tidak bisa ditawar lagi.

Ancaman yang telah, sedang dan akan terus dihadapi secara nyata di berbagai bidang kehidupan adalah proxy war yang di dalamnya terdapat kandungan krisis global berupa kompetisi antar negara tentang energi, pangan dan air.

Untuk itu, sebagai penjaga kedaulatan Negara, TNI AD harus siap dan mampu berdiri paling depan untuk menghadapinya.

Selaras dengan pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang dicuplik dalam Amanat Presiden RI pada Upacara Peringatan HUT TNI ke-71 tanggal 5 Oktober 2016 yang lalu, yaitu “bahwa satu hal yang akan terus menjadi hak milik Indonesia, walaupun mengalami perubahan, adalah Tentara Nasional Indonesia”.

Selain itu, wujud ancaman nyata harus senantiasa waspada antara lain berkembangnya terorisme dan penyalahgunaan Narkoba ditengah-tengah masyarakat yang sudah masuk pada seluruh tingkat kehidupan sosial, sehingga sulit untuk dideteksi pergerakannya. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI saat di Natuna, perang melawan Narkoba harus menjadi prioritas utama kinerja seluruh instansi pemerintah Indonesia.

Karena hal tersebut dapat merusak sikap mental Bangsa dan merubah pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, tidak ada kata lain bagi TNI AD untuk terus melanjutkan upaya pembersihan internal yang telah kita mulai, agar kita juga mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam perang melawan Narkoba.

Bapak Presiden juga menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi persaingan terkait dengan perkembangan teknologi yang tidak mungkin dihindari. Ini sebagai salah satu bentuk invasi dan pintu masuk bagi Negara tertentu untuk melancarkan kepentingan di Negara sasaran dan tidak menutup kemungkinan salah satunya adalah Indonesia.

Dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta selalu mempedomani mekanisme dan prosedur yang berlaku secara hierarkis dalam kehidupan kemiliteran.

Sementara itu, dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran, Kasad menegaskan bahwa anggaran yang dipertanggungjawabkan itu akan menjadi penilaian masyarakat melalui lembaga pemerintah yang membidangi, sehingga akan menentukan kredibilitas TNI AD sebagai instansi pemerintah yang dibiayai oleh rakyat.

Oleh karenanya, para pejabat TNI AD harus memegang komitmen untuk mewujudkan clean government dan good governance di dalam tubuh organisasi TNI AD, beserta semua unit organisasi di lingkungan TNI AD.

Kuncinya adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian serta komunikasi yang baik pada semua tingkatan satuan dengan ketat, terus menerus, tegas dan tanpa kompromi, serta selalu berkoordinasi kepada lembaga pengawasan seperti Itjenad yang mengemban fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

Setiap pejabat harus melakukan pekerjaan sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing secara profesional dan proporsional, dengan menciptakan dan membangun manajemen kerja yang kondusif dan konstruktif di lingkungan kerja masing-masing agar mampu memberdayakan semua sumber daya yang ada dalam mencapai sasaran kinerja secara optimal.

Netralitas TNI

Kemudian dalam menghadapi perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung dan serentak hampir di sebagian wilayah Indonesia termasuk di Ibu Kota yang digelar di awal tahun 2017, para pimpinan TNI AD dan jajarannya harus tetap menjaga dan menjunjung tinggi komitmen Netralitas TNI dalam kehidupan politik nasional dan daerah, jangan sampai terlibat dalam suksesi dan isu pemilihan calon tertentu walaupun bakal calon dari kepala daerah tersebut mantan anggota TNI AD.

TNI AD harus siap membantu mengamankan masa kampanye dan jalannya Pilkada guna menjamin stabilitas keamanan nasional dengan membantu Pemda dan Polri dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menciptakan situasi kondusif di lingkungan satuan masing-masing sehingga Pilkada dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Tunjukkan profesionalitas dan proporsionalitasnya dalam setiap pelaksanaan tugas. Tegakkan prinsip loyalitas tegak lurus ke atas dengan mematuhi prosedur dan mekanisme organisasi yang berlaku. Hindari terjadinya kesalahan yang bersifat fatal, baik ditinjau dari aspek politis maupun profesionalitas militer yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengendalian para Komandan Satuan.

Sebelum mengakhiri amanat, Kasad menekankan kepada para seluruh pimpinan satuan jajaran TNI AD, untuk senantiasa mengingatkan dan mengawasi prajuritnya agar tidak arogan dalam pelaksanaan tugas ditengah-tengah masyarakat.
Memasuki era reformasi yang lalu, kita telah bersusah payah mengembalikan dan menjaga nama baik TNI AD dimata masyarakat, hingga akhirnya memperoleh kepercayaan tertinggi pada saat ini, di atas Lembaga Kepresidenan dan KPK.

Semua itu tidak lepas dari kuatnya sinergitas positif, komitmen dan konsistensi yang telah kita bangun dengan masyarakat, instansi pemerintahan maupun media massa.

Jangan sampai tindak kekerasan dan arogansi yang dilakukan oleh para prajurit kepada masyarakat maupun awak media seperti yang masih terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini, akan merusak kepercayaan masyarakat yang telah terbangun dengan baik.

Para pimpinan satuan hendaknya juga terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan prestasi satuannya masing-masing melalui program Pembinaan Satuan yang terarah dan terukur, serta menekan angka pelanggaran prajurit yang hingga saat ini masih cukup tinggi.

Ingatkan para prajurit dan keluarganya agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai perkembangan sosial yang terjadi di lingkungan. (rilis Penerangan Kopassus/rikyrinov)
===================

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel