Darmin : 7000 Hektar Lahan Bermasalah di Batam Akan Diambil Negara

285
rapat-kemenko-darmin-dan-bp-batam

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam, Darmin Nasution meminta BP Batam untuk segera menyelesaikan masalah pengelolaan lahan tidur seluas hampir 7.000 hektar, selain menawarkan kepada investor lahan baru yang masih tersisa sekitar 2.000 hektar.

“justru yang 7.000 hektar itu harus diselesaikan lebih dahulu. Pengelolaan lahan yang terkatung-katung ini harus segera dienforce. Pasang pengumumannya di koran lengkap dengan nomor Penetapan Lahannya (PL), lantas panggil pemiliknya. Dari situ akan ketahuan, mana yang masih serius akan membangun sesuai penetapan lahan yang sudah diberikan dan nama yang tidak. Kalau tidak, ya serahkan kembali ke negara,” kata Darmin saat menerima pengurus BP Batam, Minggu (16/10/2016) di kediaman resmi Menko Perekonomian Jakarta.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini adalah bagian dari kinerja BP Batam. Terpenting dipersiapkan betul segala sesuatunya agar aspek legalnya kuat. Masalah lahan tersebut, mengemuka karena berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan terbanyak adalah masalah pengalokasian lahan yang terjadi sebelum pengurus baru BP Batam pimpinan Hatanto Reksodipoetro.

Selain masalah lahan, sambungnya, BP Batam juga mengajukan daftar tarif baru sewa lahan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tanggal 30 September 2016 lalu. Dimana dalam Pasal 33 PMK itu, disebutkan peraturan menteri ini berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Sementara itu, menurut Ketua BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, penyesuaian tarif baru tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing Batam ke tingkat International.

“Penerimaan BP Batam adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan digunakan kembali untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan. Jangan lupa, penyesuaian tarif sewa penggunaan lahan ini belum pernah dilakukan sejak tahun 1997. Hampir 20 tahun tidak berubah,” ujarnya.

Hatanto juga menyatakan bahwa penyesuaian tarif itu bukanlah merupakan inisiatif pengurus BP Batam, melainkan merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 2013 yang lalu. BP Batam menjamin penyesuaian tarif ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain azas keadilan dan kepatutan, kontinuitas pengembangan Batam, daya beli, dan aspek persaingan yang sehat.

“Rekomendasi ini sudah ditindaklanjuti pada Desember 2015. Tentang kebijakan tarif baru ini juga sangat berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tarif perpanjangan sewa lahan untuk perumahan sederhana dan Kavling Siap Bangun (KSB) misalnya, justru turun dibandingkan tarif lama,” terangnya.

Karena itu, Hatanto berharap kepada seluruh pemagku kepentingan mulai dari investor, pengusaha, pemerintah daerah dan termasuk masyarakat agar bisa memahami kebijakan penyesuaian tarif baru sewa lahan ini. (san)

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel