WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Aksi demo yang dilakukan Perpat (persatuan pemuda anak tempatan) Batam, disambut baik oleh Direktur Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmard i Bustami, Senin (7/11/2016) di depan gedung BP Batam.
Dalam keterangannya pada wartakepri mengatakan bahwa Kampung tua bukan masalah baru, namun merupakan masalah lama. Kami dalam hal ini pimpinan BP Batam juga pernah untuk memahami semua apa yang ada terutama tentang kampung tua.
“Nanti kita secara internal akan membahas secara khusus mengenai kampung tua,” kata Gusmardi Bustami
Lanjut Gusmardi, terkait UWTO adalah keputusan di dalam program Menteri Keuangan, kami tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah di tetapkan. Kita saling sama-sama mengerti apa persoalan kami dan apa persoalan mereka.
“Dan terhadap aksi pendemo yang hadir di BP Batam, kami bukan memberikan jaminan akan tetapi menjadi satu masukan yang perlu untuk di bahas bersama,” terang Gusmardi Bustami.
Aksi penolakan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Kota Batam terus di suarakan oleh masyarakat Batam. Karena UWTO sangat memberatkan bagi kelangsungan hidup warga Batam hingga ke anak cucu nantinya.
Dimana Kota Batam memiliki dua pimpinan dalam mengatur roda pemerintahan, dan membayarkan dua pajak diantaranya; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh Pemko Batam, dan Uang Wajib Tahunan Otorita ( UWTO) di kelolah oleh Badan Pengawasan (BP Batam ).
Aksi demo dari persatuan pemuda anak tempatan (Perpat ) Kota Batam, dibawah pimpinan Safaruddin Muda dan koordinator lapangan Edy Mulyanto.
Aksi penolakan UWTO ini juga disambut serta didukung penuh oleh ketua DPRD Batam, Nuryanto SH. Menurutnya, keberadaan UWTO sangat memberatkan dan membebankan hakikat orang banyak. Untuk itu, agar UWTO dihapuskan dan tidak menjadi beban bagi anak cucu ke depannya.
“Teruskan berjuang dengan aman dan damai, agar UWTO dihapuskan dari Kota Batam,” pinta Nuryanto. (nikson simanjuntak )
Dalam keterangannya pada wartakepri mengatakan bahwa Kampung tua bukan masalah baru, namun merupakan masalah lama. Kami dalam hal ini pimpinan BP Batam juga pernah untuk memahami semua apa yang ada terutama tentang kampung tua.
“Nanti kita secara internal akan membahas secara khusus mengenai kampung tua,” kata Gusmardi Bustami
Lanjut Gusmardi, terkait UWTO adalah keputusan di dalam program Menteri Keuangan, kami tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah di tetapkan. Kita saling sama-sama mengerti apa persoalan kami dan apa persoalan mereka.
“Dan terhadap aksi pendemo yang hadir di BP Batam, kami bukan memberikan jaminan akan tetapi menjadi satu masukan yang perlu untuk di bahas bersama,” terang Gusmardi Bustami.
Aksi penolakan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Kota Batam terus di suarakan oleh masyarakat Batam. Karena UWTO sangat memberatkan bagi kelangsungan hidup warga Batam hingga ke anak cucu nantinya.
Dimana Kota Batam memiliki dua pimpinan dalam mengatur roda pemerintahan, dan membayarkan dua pajak diantaranya; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikelola oleh Pemko Batam, dan Uang Wajib Tahunan Otorita ( UWTO) di kelolah oleh Badan Pengawasan (BP Batam ).
Aksi demo dari persatuan pemuda anak tempatan (Perpat ) Kota Batam, dibawah pimpinan Safaruddin Muda dan koordinator lapangan Edy Mulyanto.
Aksi penolakan UWTO ini juga disambut serta didukung penuh oleh ketua DPRD Batam, Nuryanto SH. Menurutnya, keberadaan UWTO sangat memberatkan dan membebankan hakikat orang banyak. Untuk itu, agar UWTO dihapuskan dan tidak menjadi beban bagi anak cucu ke depannya.
“Teruskan berjuang dengan aman dan damai, agar UWTO dihapuskan dari Kota Batam,” pinta Nuryanto. (nikson simanjuntak )
