WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kebijakan Badan Pengusahaan (BP) Batam pasti mencerminkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Aksi demo demo yang terjadi dalam seminggu terakhir ini telah diprediksi pihak BP Batam, terutama masalah UWTO dan lahan nganggur.
Menurut Hatanto, Kepala BP Batam pihak nya akan mendukung siapapun investor asing atau lokal yang ingin berinvestasi di Batam bergerak di bidang Manufaktur atau industri yang menyerap tenaga kerja. Investasi dengan nilai minimal Rp 50 miliar dan atau mampu mempekerjakan karyawan 300 orang prioritas utama.
” Kami utamakan Industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja di Batam. Kalau untuk investasi perumahan atau lahan sabar, karena masih ada masalah hutan lindung didalamnya dan harus ada ketetapan hukumnya,” papar Hatanto, Senin (7/11/2016) di SPC Batam Centre.
Ketika ditanya hasil pertemua dengan Hatanto dengan Wakil Presiden dengan Pengusaha Property dan pengusaha lainnya di Batam, Hatanto mengelak sambil tersenyum sambil mempersilahkan Deputi BP Batam Gusmardi Bustami menjawabnya.
” Ya kami sudah dapat masukan dari bapak Menteri Ekonomi, terkait masalah pertemuan dengan pak Wakil Presiden. Intinya kami sudah paham,” ujar Gusmardi Bustami
Selain itu, Gusmardi Bustami juga menjelaskan evaluasi 7600 lahal yang saat ini lahan tidur.
” Neraca lahan di Pulau Batam ini total 45 Ribu Hektar. Sebanyak 33 persennya hutan lindung Sebanyak 31 Ribu yang boleh dialokasikan. Saat ini telah 24 Ribu telah dialokasikan dan dibangun. Lalu ada sekitar 700 hektar masuk kawasan DPCLS. Lalu kini pimpinan lama telah alokasikan lahan 7600 hektar lahan ke puluhan pengusaha.
Dan ternyata dalam beberapa tahun kedepan akan habis massa UWTO nya. Inilah yang menjadi sorotan bersama dan kini ada pula lahan hutan lindung yang ternyata diminta pengalokasiannya jadi serba sulit,” ujar Gusmardi.
Gusmardi kembali menguatkan kalau BP Batam sangat mendukung Investasi Manufaktur dari pada bidang Property. (dedy swd)
