Mantap.. PDIP Batam Tolak Perpanjangan Tarif UWTO‎ untuk Masyarakat



WARTAKEPRI.co.id, BATAM- ‎Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Batam menegaskan agar BP Batam tidak mengutak atik Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) yang kian lagi menuai protes dari banyak pihak.

Pasalnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Batam kian memprihatinkan.

“BP Batam seharusnya buat terobosan-terobosan baru, sehinga ekonomi Batam kembali bergairah. Bukan utak atik UWTO. Ada ribuan hektar tanah yang tidak jelas kepemilikan. Tapi jangan ini yang akhirnya menaikan tarif yang memberatkan masyarakat,” kata Ketua DPC PDIP Batam Jamsir, Rabu (9/11/2016) malam.

Kata Jamsir, dalam rapat internal DPC PDIP Kota Batam, menyepakati untuk menolak perpanjangan tarif UWTO yang kian meresahkan masyarakat Batam.

“DPC PDIP Batam menolak perpanjangan tarif UWTO,”kata Jamsir.

Lanjutnya, PMK 148 diberlakukan bagi lahan-lahan yang baru. Perumahan diberikan kesempatan untuk dimiliki warga dan bukan menjadi hak guna bangunan tetapi permanen. Sehingga mendorong Pemko Batam untuk uji materi keberadaan BP kawasan PMK 148 di Mahkama Agung.

“Uji materi PMK 148 karena peraturan menteri ini yang bisa menggugat adalah pemerintah” kata Jamsir.

Selain itu DPC PDIP Batam, menolak kenaikan tarif listrik khususnya pada segmen rumah tangga yang membebani masyarakat.

“Ini berpengaruh terhadap keadaan sosial masyarakat. Kami tolak dan akan tindak lanjut dengan mengajukan surat permohonan kepada fraksi DPRD Provinsi agar ketika pembahasan dengan pemerinta provinsi, PDIP tegas menolak” timpal Sekretaris DPC PDIP Kota Batam Ernawati.

Tak hanya itu, Bendahara DPC PDIP Nuryanto juga mengatakan, PMK 148 tersebut harus dapat dikaji ulang dan perpanjangan tarif UWTO dihapuskan.

“Kita minta supaya PMK 148 itu dikaji ulang dan tarif perpanjangan UWTO dihapuskan .PMK148 tidak berpihak kemasyarakat. Zonasi tarif industri dan perumahan sangat memberatkan ,”kata Cak Nur.

Kata Cak Nur, terkait dengan pemukiman dan perumahan, merupakan urusan wajib pemerintah. Dan kewajiban pemerintah untuk perjuangkan tempat tinggal menjadi hak milik masyarakat.

“Yang sewa kedepan harus jadi hak milik. Ini menjadi kewajiban pemerintah,”ujar Cak Nur.

Dikatakannya, DPRD Provinsi Kepri agar mengawal dengan serius sesuai hati nurani mengingat situasi ekonomi masyarakat yang kian susah. (alvin lamaberaf)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News