Komenter Para Menteri Soal UWTO, Tumpang Tindih Lahan dan HPL di Batam

195
tiga-menteri-dan-kapolri-bahas-masalah-di-kota-batam

WARTAKEPRI.co.id, BATAM– Perpanjangan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam dan segala kebijakan Dewan Kawasan dan BP Batam yang menjadi perdebatan sejumlah faksi, akhirnya berujung dengan pernyataan dipending soal UWTO oleh Menko Perokonomian RI Darmin Nasution, Selasa (15/11/2016).

Sikap Menko Darmin tersebut disampaikannya dalam acara “Dialog Revitalisasi KPBPB Batam ” di Ball Room A Hotel Swiss bell Harbour Bay Batam.

” Kebijakan DK dan BP Batam soal UWTO dan lainnya perlu kita kaji kembali dan pelajari lagi. Kita cari jalan keluarnya. Saya nanti undang Menteri Keuangan dan Menteri HPL untuk membahasnya “kata Darmin Nasution.

Terkait tumpang tindi lahan, Menkumham RI Yasonna Laoli mengatakan, masalah tersebut akan dibahas di Jakarta.

” Tumpang tindi lahan nanti kita bahas di Jakarta bersama BP Batam. Teman-teman tahan diri,” kata Yasonna.

Begitupun penyederhanaan dokumen pengalokasian lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Sofyan DJalil mengatakan, masalah HPL tersebut masih dipikirkan kembali. Pasalnya, penataan membutuhkan biaya. Sementara kondisi BPN masih defisit.

” Itu butuh biaya dan kondisi itu masih kita pikirkan. Kita Komitmen BPN Batam akan sama dengan BP Batam. Soal UWTO kita pikirkan lagi,” kata Sofyan.

Dalam dialog itu, intinya menegaskan agar pengusaha Investor dan UKM,PMBM PMK 148 thn 2016 perlu dikaji kembali atau harus dibatalkan dan dicabut.

“Tarif UWTO terendah dan tertinggi terlalu besar sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat dan Investor,”kata forum dialog.

Diuraikan forum, contoh tarif jasa Rp23.400 – Rp 6.530.000. Tarif pemukiman Rp17.600-Rp 3.416.000.

Perka no 19 tentang tarif UWTO agar ditunda pemberlakuan dan direvisi. Selain itu pembatalan Perka no 11 thn 2016 tentang tata cara pembatalan alokasi lahan .

Forum juga meminta adanya penyederhanaan dokumen pengalokasian lahan seperti Izin Prinsip, UWTO, Gambar PL, Skep dan tidak diperlukan SPJ.

Acara itu dihadiri Kapolri diwakiliStaf Ahli Kapolri Irjend Pol Burhanuddin Andi, Sekjend Mendiknas Didik Suhardi, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kapolda Kepri.

Brigjend Pol Sambudi Gusdian, Danrem 033 / Wp Brigjend TNI Fahri, Danlantamal IV Tjg Pinang, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Kepala BP Batam Hatanto Reksodiputro dan sejumlah pejabat daerah dan undangan.(ria/alvin lamaberaf).

Foto istimewa dari forum WA Group.

DEWAN PERS WARTAKEPRI FANINDO PEMKO BATAM Combo Sakti Telkomsel