Forum Pengusaha Pribumi Batam Tolak Kenaikan Tarif Listrik

HARRIS BARELANG

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Forum Pengusaha Pribumi Kota Batam menolak keras usulan kenaikan Tarif Listrik Batam oleh PT. Bright PLN Batam karena selain membebani pelanggan rumah tangga juga berdampak serius pada kelangsungan usaha di Kota Batam. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua DPC FORPPI Kota Batam, Marthen Tandi Rura.

Menurut Marthen, jika usulan kenaikan tarif karena alasan kondisi keuangan Bright PLN Batam, maka seharusnya yang dievaluasi terlebih dahulu adalah kinerja direksi PLN Batam bukan justru membebani kerugian itu kepada pelanggan melalui kenaikan tarif.

Marthen juga keberatan dengan alasan PLN yang menaikan tarif salah satunya karena harga jual listrik untuk sektor rumah tangga di PLN Batam jauh lebih murah dibanding nasional. PLN persero menurut Marhen struktur pembiayaanya dengan Bright PLN Batam sangat berbeda, karena di Batam bebas PPN dan PPn BM, sehingga pengadaan material dan berbagai infrastuktur idealnya lebih murah dibanding PLN diwilayah lain.

Sehingga menjadi pertanyaan sekarang adalah dimana kemanfaatan fasilitas FTZ Batam kalau PLN Batam justru memproduksi listrik sama bahkan lebih mahal dari PLN induk. Bukan hanya itu, hal yang patut dipertanyakan menurut Marhen adalah mengapa biaya produksi listrik di Bright PLN Batam sampai Rp 1.340 per Kwh padahal sudah menggunakan bahan bakar gas dan PLTU.

Beda halnya kalau masih menggunakan diesel seperti 15 tahun yang lalu. Manurut Marthen, publik berhak tahu struktur biaya PLN kenapa sampai bisa sebesar itu. PLN ditantang untuk membuka kepada publik, agar semua tau variable apa yang membuat harga produksi PLN Batam sangat tinggi.

Berbagai alasan yang dibaca di media masa juga tidak menunjukkan alasan yang meyakinkan atas usulan kenaikan tarif. Misalnya alasannya kurs dolar, kalau hal itu benar, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa banyak traksaksi menggunakan dolar, apakah karena pembelian barang modal impor atau pembayaran kepada pihak terkait menggunakan dolar?

Seharusnya PLN sejalan dengan nawacita pemerintah, pemberdayaan ekonomi bangsa melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Kalau sumber daya lokal digunakan, maka bisa melibatkan pengusaha banyak pengusaha lokal dan nasional yang ikut memutar roda perekonomian.

Kalau ini dilakukan, maka PLN terhindar dari imbas naik turunnya kurs dolar.

Alasan lain soal kenaikan inflasi juga tidak berdasar, karena inflasi Kota Batam selama tahun 2016 saja hanya 3,61 persen.

Apalagi jika melihat data BPS, Inflasi di Kota Batam itu bersumber dari naiknya indeks pada empat kelompok pengeluaran, yaitukelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,93 persen, kemudian kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,85 persen, selanjutnya kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga 0,71 persen.

Sedangkan dari kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,30 persen.

Disisi lain, Marthen menyoroti aspek kenaikan harga sumber energy primer. Seharusnya bisa dibicarakan dengan pemerintah, apalagi pemasok energy primer juga sama-sama BUMN. Melihat kondisi tersebut, maka PLN Batam tidak patut melakukan kenaikan tarif karena tidak ada alasan yang bisa diterima untuk melakukan kenaikan itu.

Marthen juga mempertanyakan kemana keuntungan yang selama ini sudah dikumpulkan PLN, pertengahan tahun 2016 saja misalnya, saat hearing lintas komisi II dan III DPRD Kepri dengan PLN Batam, terungkap bahwa per bulan PLN Batam memiliki keuntungan sekitar Rp150 miliar belum lagi dana yang dicadangkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Marthen berharap DPRD Kepri mendengar aspirasi masyarakat dan FORPPI untuk menolak kenaikan tarif listrik Batam yang diusulkan PT. Bright PLN Batam. (rilis/ded)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

GALERI 24 PKP PROMO ENTENG