Dialog Interaktif Kadin Kepri Soal Reklamasi : Percepat Aturan Zonasi dan RTRW



WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kepri menggelar Dialog Diskusi Interaktif dengan Tema Membedah Moratorium Reklamasi, Mencari Solusi Untuk Pembangunan Ekonomi Kepri, di Sahid Batam Centre Hotel, Selasa (17/1/2017).

Hadir pembicara Subandono Dirjen Perencanaan Laut dan DKP RI, ‎Edy Sofyan Kadis DKP Provinsi Kepri, Kombes Pol Budi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Wakajati Kepri, Wakil Kepala BP Batam, dan Dendi Purnomo, Kadis Lingkungan Hidup Pemko Batam.

Hadir Ketua Kadin Kepri Makruf Maulana, Kadin Batam Jadi Rajagukguk, kalangan pengusaha dan pengurus Kadin dan Forpri Kepri, ratusan mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Dalam dialog ini ingin mencari pandangan dan keinginan proses dibuka lagi izin ‎reklamasi dibuka lagi. 

Sekilas penjelasan Subandono, Dirjen Perencanaan Laut DKP menjelaskan izin reklamasi diberikan kepada daerah yang tidak merusak kawasan magrove.

” Kalau mau reklamasi, maka harus mengacu pada Perda RTRW daerah masing masing. ‎Itu dari penentuan lokasi reklamasi. Lalu untuk lokasi sumber Material Reklamasi, wajib mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan dan aspek sosial  ekonomis. Jadi harus diutamakan lokasi itu bukan daerah yang berpotensi konflik, seperti masyarakat dan daerah kawasan tangkap nelayan,” ujar Subandono.

Sedangkan  Zonasi itu harus sesuai dengan peta dan kawasan yang telah ditetapkan, pada aturan RT RW.

” Karena jika ada kaitan dengan kasus hukum, maka penegak hukum tinggal mengacu pada Perda RTRW, kalau pengelolaan diluar Perda, maka domain hukum berlaku,” jelas Subandono.‎

Untuk ‎Perpes 122/2012, kalau memanfaatkan lahan untuk membangun pelabuhan, maka perpres 122/2012 ini tidak berlaku, cukup pakai aturan yang ada kaitannya dengan dinas perhubungan. 
‎‎
” Jadi solusi masalah reklamasi di Batam ini, maka harus dipercepat dan didorong proses penetapan Perda Zonasi atau RTRW,” ujar Subandono.

Edy Sofyan, Kadis DKP Kepri menjelaskan untuk zonasi wilayah Kepri di pulau pulau kecil, ditargetkan 2017 selesai untuk zonasi.

” Perda tata ruang RTRW untuk wilayah pesisir akan selesai tahun ini, karena ‎untuk pengembangan ekonomi, dan kita targetkan pajak dari usaha reklamasi ini,” ujar Edy Sofyan. (dedy swd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News